SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa TTengah merilis, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah turun 307,99 ribu orang menjadi 3,4 juta orang, pada September 2024. Secara persentase, orang miskin di Jateng turun menjadi 9,58 persen, atau berkurang 0,89 persen dibanding Maret 2024 yang mencapai 10,47 persen.
Kepala BPS Jateng, Endang Tri Wahyuningsih menyebut, penurunan persentase tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Ia mengatakan, kinerja Pemprov Jawa Tengah juga turut menyumbang penurunan kemiskinan menjadi satu digit.
“Alhamdulillah turun menjadi satu digit. September 2024 ini, tercatat 9,58 persen, turun 0,89 persen dibanding Maret 2024. Dan penurunan ini menjadi penurunan tertinggi di Jawa. Terima kasih bapak ibu, yang sudah berupaya dengan kegiatan yang luar biasa,” ujarnya, di Aula BPS Jateng, di hadapan Plh Sekda Jateng Ema Rachmawati dan pimpinan OPD serta pihak terkait, Rabu (15/1/2024).
Ia merinci, dari enam provinsi di Pulau Jawa, persentase penurunan penduduk miskin di Jateng menjadi yang tertinggi. Diketahui, Daerah Khusus Jakarta persentase kemiskinan turun 0,16 persen, Jabar turun 0,38 persen, DI Yogyakarta turun 0,43 persen, Jatim turun 0,23 persen, dan Banten turun 0,14 persen.
Endang mengungkap, ada sejumlah fenomena sosial yang berimbas pada penurunan kemiskinan di Jateng. Di antaranya, kenaikan upah buruh yang tercatat pada Agustus 2024 menjadi Rp2.405.447, dibanding Februari 2024 yang tercatat Rp2.252.660 per bulan.
Selain itu, produksi padi pada triwulan III 2024 naik jadi 2,53 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut naik dibanding triwulan I 2024 sebesar 1,98 juta ton GKG.
Pada September 2024, tercatat inflasi sebesar 1,57 persen, turun dibanding Maret 2024 yang mencapai 3,40 persen. Lalu pada kuartal III, perekonomian Jateng tumbuh 4,93 persen.
Sementara, Plh Sekda Jateng Ema Rachmawati menyambut positif rilis BPS. Ia menyebut, hal tersebut sebagai pelecut kinerja bagi Pemprov Jateng, untuk lebih menyejahterakan masyarakat.
Ia menyebut, beberapa upaya dilakukan Pemprov Jateng untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Di antaranya, pemberian bantuan melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang dikhususkan bagi disabilitas, lansia miskin, dan mereka yang tidak produktif karena sakit.
Selain itu, upaya juga ditempuh dengan pembangunan RTLH, bantuan jamban, sanitasi air bersih, dan sambungan listrik. Tidak lupa, di bidang pendidikan, Pemprov Jateng juga memastikan agar anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan.
“Terkait pemberdayaan ekonomi, kita juga memberi pelatihan melalui Disperindag dan Dinkop UMKM. Juga, pelatihan bekerja sama dengan Baznas Jateng. Kita juga bantu penduduk miskin mengakses pekerjaan. Misal, untuk kerja satpam harus ada 10 syarat, untuk penduduk miskin tidak sampai 10 syarat,” tuturnya.
Pada 2025, Ema menyampaikan, upaya menyejahterakan masyarakat tetap digenjot. Apalagi, di tengah ketidakpastian perekonomian dan perang antara Rusia-Ukraina.
“Caranya adalah dengan meningkatkan daya beli mereka, dan menurunkan ketimpangan. Jadi mereka harus mempunyai pekerjaan. Kalau pun tidak, mereka harus punya usaha, sehingga mereka bisa membelanjakan kebutuhan pokoknya dengan aman,” pungkas Ema.
