Penandatanganan dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama puluhan rektor dari masing-masing PT, di Grhadika Bhakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang. Mereka melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi, dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi mengatakan, penandatanganan kerja sama antara pemprov dengan 44 PT, bertujuan untuk menyinergikan peran dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun perguruan tinggi, dalam kerangka kerja sama yang saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk mendukung pembangunan daerah.
“Tujuan diselenggarakannya penandatangangan kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perguruan tinggi, dalam rangka pelaksanaan sinergi Tri Dharma PT, sebagai bagian mendukung pembangunan daerah,” kata Masrofi.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berharap, kerja sama tidak sebatas perjanjian atau MoU, tapi akademisi dapat menjadi bagian dari partisipasi dalam pembangunan Jateng, agar lebih maju dan berkelanjutan.
“Kalau selama ini kita hanya mengandalkan terkait integrasi pemerintah pusat, daerah, dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat desa, tapi di sini ada irisan pemerintah yang kita ikut sertakan, di antaranya para akademisi yang selalu mengawal kami selama lima tahun atau seterusnya,” kata Luthfi.
Kepada media, gubernur menambahkan, pihaknya memiliki beberapa program yang akan dikawal oleh rektor, dan jajarannya di seluruh Jateng. Artinya, itu tidak sebatas MoU, tapi itu bentuk kerja sama tematik yang dilaksanakan dalam rangka mengawal pembangunan wilayah Jateng, mulai desa, potensi desa, UMKM, desalinasi tentang air, dan lainnya.
“Semuanya yang terkait dengan akademisi di tempat kita, untuk ikut serta menyukseskan pembangunan di wilayah kita,” beber Luthfi.
Ditambahkan, kegiatan jangka pendek yang dilakukan, di antaranya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang akan turun ke seluruh desa, desalinasi perubahan air asin ke air tawar, yang akan dijalankan bagi masyarakat nelayan di pinggir pantai dengan prioritas air. Alatnya dari Universitas Diponegoro (Undip) untuk mengurangi resapan air tanah.
Luthfi juga berharap KKN tidak hanya melaksanakan tugas akademisi, tapi mahasiswa juga harus memiliki desa binaan, desa pemantapan, dan desa pantauan.
“Akhirnya, desa akan berkembang, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, dengan melibatkan adik-adik mahasiswa,” imbuhnya.
Rektor Undip Prof Dr Suharnomo, menyambut baik langkah Pemprov Jateng melalui gubernur, dengan melibatkan perguruan tinggi. Sehingga, masing-masing perguruan tinggi bisa masuk di klaster tertentu, sesuai dengan kompetensi.
“Saya rasa, hasilnya akan lebih bagus, daripada program berjalan tanpa pendampingan dari ahli yang memang kampus itu ada, yang selama ini tidak terlalu banyak dimanfaatkan dengan maksimal. Kami apresiasi apa yang dilakukan Pemprov Jateng dari awal, dari program kerjanya menggandeng LPPM dan kampus secara umum, sesuai dengan kompetensi masing-masing,” kata Suharnomo.
Diterangkan, dari Undip, pihak kampusnya memiliki mesin desalinasi yang bisa mengubah air payau menjadi air minum. Jadi, ada problem yang bisa diselesaikan. Yaitu air rob, dan air tanah. Menurutnya, dari teknologi, Undip bisa menggarap terkait air permukaan.
“Dalam skala besar, kita sedang tawarkan ke Pemprov Jateng, bahwa industri-industri mestinya tidak boleh lagi ambil air tanah, karena pasti akan menurunkan permukaan air tanah. Jadi kalau mesin desalinasi dari Undip bisa digerakkan, berarti kita bisa menjualnya ke industri. Industri tidak perlu lagi mengambil dari air tanah. Di satu sisi, air rob yang ada bisa kita olah menjadi bahan baku, dari air yang sudah sangat siap untuk industri atau untuk air minum. Kita sudah tawarkan ke provinsi,” ujarnya.
