Semarang – Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menggelar High Level Meeting (HLM) yang dihadiri oleh Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh Kepala Daerah di Jawa Tengah, anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (KERIS) Jawa Tengah, Rabu 12 Februari 2025.
Dengan mengusung tema “Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Stabilisasi Harga, Investasi dan Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah 2025”, pertemuan strategis ini menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, mendorong peningkatan investasi, serta mempercepat digitalisasi khususnya untuk segmen pemerintah.
Sinergi kebijakan ini menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing Jawa Tengah di kancah nasional maupun global.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menyampaikan bahwa sinergi bauran kebijakan nasional perlu ditingkatkan guna memitigasi dampak negatif risiko global dan meningkatkan kinerja perekonomian.
Rahmat memaparkan kondisi inflasi di Jawa Tengah per Januari 2025 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,46% (mtm) atau 1,28% (yoy) dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik bagi rumah tangga kecil. Namun, kenaikan harga beras masih menjadi tantangan utama, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu produsen beras terbesar di Indonesia.
“Beras cukup sering menjadi komoditas yang termasuk dalam 10 besar penyumbang inflasi di Jawa Tengah tahun 2018-2024. Beberapa kendala struktural seperti alih fungsi lahan dan rendahnya adopsi teknologi pertanian turut memengaruhi pasokan beras di Jawa Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan Luas Lahan Tanam (LLT) serta memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola rantai pasok pangan agar lebih efisien,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rahmat turut menyampaikan perihal pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang masih berkisar pada 5% dan perlu didorong agar mencapai target 8% pada 2029. Oleh karena itu, penguatan strategi investasi berfokus pada sektor prioritas, seperti pertanian dan industri pengolahan.
KERIS Jateng menargetkan optimalisasi promosi investasi, perluasan basis investor, dan peningkatan kualitas proyek investasi melalui kerja sama dengan universitas dan sektor swasta. Di sisi kebijakan makroprudensial, insentif likuiditas akan diarahkan untuk sektor-sektor yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien serta meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan percepatan elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah. Di bidang digitalisasi keuangan daerah, Rahmat mengarahkan percepatan implementasi dan peningkatan realisasi penerimaan daerah melalui kanal nontunai seperti QRIS, Mobile Banking, dan E-Commerce.
Sementara itu, guna mendukung peningkatan efisiensi belanja daerah seluruh Kabupaten dan Kota diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
“Kedepan untuk mendukung akselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah dibutuhkan komitmen penguatan koordinasi antar stakeholder terkait, penguatan regulasi, optimalisasi penggunaan kanal nontunai, serta pemerataan kualitas jaringan,” katanya.
Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Nana Sudjana, pada kesempatan yang sama memberikan arahan terkait komitmen sinergi kebijakan dalam melaksanakan program strategis Jawa Tengah dan mendukung program prioritas Pemerintah Pusat.
“Upaya stabilisasi harga dan penanganan inflasi di wilayah Jawa Tengah dilakukan dengan memperluas replikasi program Simanis (Sinergi Inflasi Semakin Harmonis), mempersiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak, meningkatkan pengawasan stok pasokan komoditas pangan serta melakukan percepatan tanam. Hal ini sejalan dengan Asta Cita dalam mendorong swasembada pangan, peningkatan produktivitas padi dan optimalisasi rantai pasok melalui BUMD,” jelasnya.
Selanjutnya, untuk memperkuat sektor pangan maupun hilirisasi pangan di Jawa Tengah diperlukan dukungan investasi. Berdasarkan pemetaan, Jawa Tengah memiliki potensi menjadi produsen komoditas subsitusi impor seperti tebu, jagung, kopi, daging, kedelai, dan aren.
Nana berharap investasi juga dapat menjadi tools pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas harga. Untuk itu, diperlukan strategi untuk memacu investasi yang lebih inklusif dan kompetitif, seperti kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi.
Terkait digitalisasi keuangan daerah, Nana mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh prestasi pada Digital Government Award sebagai Provinsi dengan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Tertinggi.
Pada kesempatan tersebut, Nana juga menyampaikan apresiasi pada TP2DD Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh capaian sebagai TP2DD dengan Program Unggulan Terbaik Tingkat Provinsi yang disampaikan dalam Rakorpusda 2024 oleh Satuan Tugas P2DD. Kedepan, komitmen dan sinergi seluruh anggota TP2DD termasuk Bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) perlu diperkuat untuk mempertahankan berbagai prestasi dan capaian yang telah diraih pada tahun sebelumnya menjadi Jawa Tengah yang lebih baik.
HLM Jawa Tengah tidak hanya menjadi forum strategis untuk membahas sinergi kebijakan, tetapi juga menandai langkah konkret dalam penguatan ekosistem ekonomi daerah. Sebagai bagian dari komitmen penguatan ekosistem investasi, kegiatan ini juga disertai dengan launching website baru KERIS Jateng, yang akan menjadi platform digital utama dalam promosi investasi dan perdagangan di Jawa Tengah.
Sebagai tindak lanjut atas arahan Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diselenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah se-Jawa Tengah yang melibatkan perwakilan TPID, TP2DD dan KERIS Jateng dari seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Tengah guna membahas strategi implementasi dan operasionalisasinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.***
