WONOSOBO – Sekolah Rakyat bakal dioperasikan pada Juli 2025. Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama kabupaten/ kota, terus melakukan persiapan, khususnya sarana dan prasarana.
“Penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat (sudah dilakukan). Masing-masing kabupaten sudah mengajukan, dan sudah dilakukan verifikasi,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf, di Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025).
Ditambahkan, berdasarkan data Kementerian Sosial, pada 2025 ada 100 titik sekolah rakyat di Indonesia yang dibangun. Sebanyak 63 titik sudah teken kontrak. Adapun renovasi bangunan ditargetkan untuk operasional pada Juli 2025, dengan daya tampung sekitar 247 rombongan belajar (rombel), dengan total 6.105 siswa. Sisanya sekitar 37 titik lainnya, masih disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dengan target renovasi bangunan dimaksimalkan selesai Juli 2025.
Di Jawa Tengah, terangnya, titik yang sudah teken kontrak antara lain Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof Seoharso Solo, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden RI Prabowo Subianto, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun Indonesia pada 2045.
Sekolah ini akan menyisir anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Juga anak-anak berpotensi putus sekolah, atau mungkin yang sekarang tidak melanjutkan sekolah.
“Ini yang menjadi sasaran utama, dan setiap kementerian sudah punya tugas sesuai Inpres, gubernur dan bupati/wali kota juga punya tugas khusus dari Presiden,” bebernya.
Senyampang dengan itu, Pemerintah Provinsi Jateng pada 2025 ini juga sedang menjalankan program kemitraan dengan SMA/SMK swasta di wilayahnya.
Melalui program tersebut, Pemprov Jateng membuka lebar akses pendidikan gratis bagi siswa miskin di wilayahnya. Setidaknya ada 139 sekolah swasta yang bermitra untuk menambah daya tampung peserta didik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Terdiri atas 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta di seluruh Jawa Tengah.
Sebelumnya, Pemprov Jateng juga sudah memiliki SMK Jateng di beberapa lokasi, yang juga diprioritaskan untuk anak dari keluarga miskin dan tidak mampu
