SEMARANG – Nada tegas disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melantik lebih dari seribu pejabat aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan, jabatan di lingkungan Pemprov Jateng tidak bisa dinegosiasikan, apalagi dititipkan, karena seluruh proses harus berjalan sesuai sistem merit.
Ia memastikan seluruh proses mutasi, rotasi, dan promosi ASN dilakukan secara profesional dan tidak dapat direkayasa.
“Tidak usah punya pemikiran bahwa birokrasi bisa direkayasa. Jabatan itu ditentukan oleh sistem merit, bukan oleh titipan atau tawar-menawar,” kata Ahmad Luthfi saat pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ASN di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 15 Januari 2026.
Menurutnya, para pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme dan kualifikasi sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Dalam Negeri. Jika proses tersebut dilanggar, kata Ahmad Luthfi, maka prinsip sistem merit tidak akan berjalan.
“Bapak-Ibu menduduki jabatan ini karena sudah memenuhi kualifikasi dari BKN dan Kemendagri. Kalau tidak, sistem merit di Jawa Tengah tidak akan hidup. Jabatan harus ditentukan oleh profesionalisme,” ujarnya.
Ahmad Luthfi mengibaratkan birokrasi sebagai sebuah mesin yang hanya dapat berjalan jika didukung kinerja aparatur yang berkualitas.
“Kalau birokrasi itu motor, maka bahan bakarnya adalah ASN. Para gubernur terdahulu sudah menggariskan bahwa mesin Jawa Tengah ini harus diisi bahan bakar berkualitas,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menegaskan sikap tegasnya terhadap praktik percaloan jabatan dan intervensi nonprosedural. Ia menyatakan tidak akan mentoleransi segala bentuk titipan.
“Saya ingin pemerintahan yang clean and good governance. Siapa pun yang nitip langsung saya coret. Jangan coba-coba menawar,” tegasnya.
Ia menekankan, integritas dan pelayanan publik harus menjadi orientasi utama ASN. Menurutnya, keberhasilan birokrasi diukur dari kualitas layanan kepada masyarakat.
“Masyarakat adalah ndoro, ASN adalah pelayan. Hindari keluhan publik, baik secara administratif maupun operasional. Birokrasi itu hadir untuk melayani,” ujar Luthfi.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa ASN merupakan garda terdepan dalam menyukseskan pembangunan daerah. Karena itu, soliditas dan kerja tim menjadi kunci utama.
“ASN adalah ujung tombak pembangunan Jawa Tengah. Semua harus bekerja dengan teamwork,” katanya.
Pelantikan tersebut diikuti oleh 1.049 pejabat, yang terdiri atas 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas. Pelantikan ini sekaligus menjadi bagian dari penataan organisasi perangkat daerah seiring penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.*
