SEMARANG – Satu tahun pemerintahan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), capaian indikator pembangunan Jawa Tengah menunjukkan performa yang menggembirakan.
Berdasarkan evaluasi delapan alat ukur kepemimpinan, mayoritas target pembangunan berhasil dipenuhi. Bahkan beberapa di antaranya melampaui target nasional.
Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT), di lantai 1 Co Working Space, Gedung A Kantor Gubernur di Jl Pahlawan Semarang, Senin, 23 Februari 2026.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr. Zulkifli Gayo, mengungkapkan, bahwa stabilitas kinerja birokrasi dan ekonomi menjadi kunci utama satu tahun terakhir Luthfi-Yasin, pada tahun 2025.
Salah satu capaian paling mencolok adalah Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,8%. Sejalan dengan itu, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga ke angka 4,66%, berada di dalam rentang target sasaran.
Sektor reformasi birokrasi juga mencatatkan nilai gemilang. Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah kini berada di angka 94,06, jauh melampaui target awal sebesar 91,5. Hal ini menunjukkan komitmen kuat kepemimpinan Luthfi-Yasin dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Indeks Integritas Nasional targetnya 80,97, tapi kita masih di angka 75,38 . Nah, ini yang tidak tercapai yang menjadi salah satu PR. Tapi kita masih nomor dua karena semua provinsi mengalami penurunan,” ujar Zulkifli.
Di sektor kesejahteraan, Tingkat Kemiskinan saat ini berada di angka 9,39%. Angka ini dinilai stabil dan berhasil masuk dalam range target pembangunan (9,00% – 9,66%).
Kinerja Luthfi-Yasin dalam menjaga kedaulatan fiskal juga membanggakan. Dimana Otonomi Fiskal Daerah mencapai 63,01%, yang menandakan kemandirian ekonomi daerah yang makin kuat.
Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tetap terjaga di angka 85,84 (2024) dan Indeks Modal Manusia masih 0,59 (2024) karena data terbaru belum rilis.
“Setiap proses evaluasi kepemimpinan itu alat ukurnya ini. Dulu seingat saya, setiap tahun itu ada empat sampai lima yang tidak tercapai. Tapi sekarang itu kita terjaga benar,” jelas Zulkifli.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menilai capaian kinerja pemerintahan Luthfi–Yasin secara umum memuaskan jika merujuk pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ini yang nanti akan kami dalami melalui rapat-rapat komisi bersama OPD,” ujarnya.
Saleh juga menyoroti perlunya penguatan kreativitas birokrasi, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berpandangan strategi peningkatan pendapatan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pajak, melainkan harus dibarengi optimalisasi aset milik pemerintah daerah maupun BUMD.
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Saleh turut menekankan pentingnya kualitas investasi. Dengan realisasi investasi yang mencapai Rp 88 triliun, ia berharap dampaknya tidak semata terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, investasi yang inklusif akan memberikan efek ganda. Yakni memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.
“Investasi harus berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, yang hadir menyebut, filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih” tercermin dalam gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama pemerintahan.
“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujar Nur Hidayat.
Menurut NHS, panggilan bekenya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Publikasi tetap diperlukan dalam kerangka kepentingan deliberatif dan akuntabilitas demokrasi.
“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Ia menilai capaian kinerja Pemprov Jawa Tengah selama satu tahun terakhir yang disampaikan melalui data dan angka masih berada pada batas kuantitatif. Menurutnya, capaian tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif agar sejalan dengan persepsi publik.
“Prestasi tidak cukup hanya kuantitatif. Harus ada proses kualifikasi melalui persepsi publik. Di sinilah pentingnya amplifikasi kinerja agar masyarakat tahu, menilai, lalu berpartisipasi,” pungkasnya.*
