Hadapi Ancaman Siber, Jateng dan BSSN Perkuat Kolaborasi

- Reporter

Jumat, 21 Agustus 2026 - 20:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan keamanan siber, sekaligus mendukung penerapan pemerintahan digital. Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi diperluas hingga pemerintah kabupaten/ kota dan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.

Mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, keamanan siber menjadi salah satu tantangan penting, seiring semakin luasnya penerapan pemerintahan digital. Karena itu, penguatan keamanan siber membutuhkan kerja bersama dan dukungan berbagai pihak, termasuk BSSN.

“Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber,” kata Sumarno, saat menerima kunjungan BSSN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (21/8/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Sulistyo, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto, beserta jajaran.

Sumarno mengapresiasi kunjungan BSSN, yang dinilainya menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi, dalam pengembangan pemerintahan digital di Jawa Tengah.

Menurut dia, BSSN memiliki kompetensi untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah, dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan siber.

Baca Juga :  Merancang Birokrasi Adaptif melalui Perangkat Daerah Baru

“Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju,” ujarnya.

Sumarno menegaskan, kolaborasi keamanan siber tidak cukup dilakukan antara Pemprov Jawa Tengah dan BSSN. Kerja sama perlu diperluas dengan melibatkan pemerintah kabupaten/ kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya di Jawa Tengah.

Dengan keterlibatan yang lebih luas, upaya membangun keamanan dan kedaulatan siber di Jawa Tengah, diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama.

“Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi,” katanya.

BSSN Dorong Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah

Deputi III BSSN, Sulistyo mengatakan, pihaknya mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah, sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Forum tersebut nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, tetapi juga sektor nonpemerintahan, seperti kesehatan, perbankan, serta organisasi yang menggunakan sistem elektronik.

Baca Juga :  TMMD Tahap II Kabupaten Sragen Rampung, Kolaborasi Nyata untuk Kemajuan Desa

Keberadaan forum diharapkan dapat memperkuat koordinasi ketika terjadi insiden siber, termasuk dalam berbagi informasi dan sumber daya.

“Kunjungan kami dari BSSN bertemu dengan Pak Sekda itu, bagian dari cara kami berdua untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun keamanan dan kedaulatan siber di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Sulistyo.

Dia menambahkan, BSSN siap mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan pemerintahan digital, terlebih semakin banyak layanan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang telah terdigitalisasi.

“Kunjungan kami ini juga untuk meneguhkan kembali, bagaimana BSSN siap men-support Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten/ kota, kaitannya pemerintahan digital yang berjalan sekarang,” tambahnya.

Menurut Sulistyo, digitalisasi layanan pemerintahan harus berjalan beriringan, dengan penguatan aspek keamanan. Perlindungan tidak hanya diperlukan terhadap data masyarakat, tetapi juga terhadap keberlangsungan layanan publik, agar tetap dapat berjalan ketika menghadapi ancaman siber.

“Mengingat layanan pemerintah, baik itu internal pemerintah maupun masyarakat, hampir semua sudah terdigitalisasi dan harus aman. Itu berarti kita melindungi tidak hanya data masyarakat, tetapi juga melindungi agar layanan publik itu tidak terganggu layanannya karena serangan siber,” pungkasnya.***

Berita Terkait

Simpang Lima Jadi Panggung MTQ Nasional XXXI, Warga Dipersilakan Hadir
BRI Ungaran Gelar Pengajian Rutin, Perkuat Pembinaan Spiritual Pekerja
YBM BRILiaN BRI Ungaran Hadirkan Kepedulian Lewat Berbagi Sembako
Antusiasme Warga Tinggi, Pemprov Jateng Siapkan Videotron Pembukaan MTQ
Taj Yasin Sambut Kafilah MTQ, 13 Venue di Jateng Siap Digunakan
Kafilah Papua Barat Daya Terkesan Sambutan Pemprov Jateng di MTQ Nasional
Taj Yasin Dorong Penguatan NIK, Warga Tak Perlu Berulang Kali Serahkan Fotokopi KTP
Bangkai Ikan Sapu-Sapu Ganggu Warga Pati, Gubernur Luthfi Perintahkan Segera Dikubur

Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 18:30 WIB

Simpang Lima Jadi Panggung MTQ Nasional XXXI, Warga Dipersilakan Hadir

Jumat, 11 September 2026 - 15:42 WIB

BRI Ungaran Gelar Pengajian Rutin, Perkuat Pembinaan Spiritual Pekerja

Jumat, 11 September 2026 - 15:19 WIB

YBM BRILiaN BRI Ungaran Hadirkan Kepedulian Lewat Berbagi Sembako

Jumat, 11 September 2026 - 07:15 WIB

Taj Yasin Sambut Kafilah MTQ, 13 Venue di Jateng Siap Digunakan

Kamis, 10 September 2026 - 07:30 WIB

Kafilah Papua Barat Daya Terkesan Sambutan Pemprov Jateng di MTQ Nasional

Berita Terbaru