JAKARTA – Dua kubu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia silang pendapat terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) organisasi tersebut dalam rangka menyelesaikan kisruh dan dualisme kepemimpinan.
Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munas Luar Biasa Anindya Bakrie menegaskan, pihaknya tidak akan menggelar Munas lagi dan akan fokus pada program kerja Kadin ke depan.
“Tidak ada Munas lanjutan. Munas sudah selesai pada September lalu. Kita fokus ke Rapimnas karena kita lihat ke depannya lebih penting,” ujar dia.
Pernyataan Anindya tersebut sejatinya bertolak belakang dengan kesepakatan damai bersama kubu Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, yang ditengai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada September lalu.
Kesepakatan tersebut menyebutkan kisruh kepemimpinan di Kadin akan diselesaikan menurut AD ART, yaitu melalui mekanisme Munas.
Atas kesepakatan tersebut, kubu Arsjad menggelar Rapimnas Kadin pada Jumat (29/11) kemarin. Dalam Rapimnas tersebut, ditegaskan kembali demi Kadin satu dan solid, Munas akan digelar sesuai kesepakatan.
Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Arsjad dalam lawatannya ke China beberapa waktu lalu.
Pada tempat terpisah, Anindya bersama pengurus Kadin yang telah dibentuk berdasarkan Munaslub melakukan pertemuan pra-Rapimnas.
Anindya menegaskan, penyelenggaraan pertemuan sebelum Rapimnas tersebut merupakan upaya dirinya untuk belanja masalah. Hal ini didasarkan pada kondisi dunia usaha yang semakin beragam tantangannya.
Dia sendiri mengaku sempat mendampingi Presiden Prabowo Subianto berkeliling ke beberapa negara.
“Kami melihat keseriusan Prabowo dalam menangani berbagai masalah, di antara soal kemiskinan dan memerangi kelapanan. Lebih dari itu, kami berupaya agar Indonesia mendapatkan investasi dari luar negeri,” tegas dia.
