SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi program Menu Bergizi Gratis (MBG) dan mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Sebanyak 4.000 peserta hadir dalam pertemuan ini, terdiri dari mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota maupun yang mewakili dari kabupaten/kota, serta unsur provinsi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, keamanan pangan tidak boleh ditawar. Ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan bahan makanan agar kejadian keracunan yang sempat terjadi tidak terulang.
“Harapannya kejadian-kejadian kemarin tidak terulang kembali, karena ini program yang secara struktural harus kita laksanakan,” tegas Ahmad Luthfi, di GOR Jatidiri, Senin 6 Oktober 2025.
Dijelaskan, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.
Ahmad Luthfi menyebut, saat ini di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Ia menegaskan, pengawasan harus dilakukan menyeluruh mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.
Menurut Ahmad Luthfi, program MBG memiliki multi efek yang luar biasa tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.
“Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” katanya.
Kepala Badan Gizi Nasional RI, Dadan Hindayana, menyampaikan, secara nasional sudah ada lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi. Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” katanya. Dadan juga menyoroti peran besar ekonomi daerah dari program MBG.
“Nilai investasi dari BGN yang turun ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp 32 triliun per tahun, bahkan lebih besar dari APBD provinsinya. Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.
BGN, kata Dadan, akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Ia meminta seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, ke depan BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, KLHK, dan Kemendagri akan terus bersinergi melakukan pengawasan terpadu.
“Kalau semua disiplin, program MBG ini bukan hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi daerah,” ungkapnya.
