Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI Lodewijk F Paulus menegaskan bahwa PT PLN (Persero) beserta Serikat Pekerja PLN memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Termasuk dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden, berbagai program prioritas, dan delapan agenda prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Pekerja PLN di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dalam paparannya, Wamenko Polkam menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah juga tidak akan tercapai tanpa dukungan sistem kelistrikan yang andal. Menurutnya, keberlangsungan pasokan listrik menjadi faktor mendasar bagi seluruh aktivitas pembangunan nasional.
“Kalau PLN mati seminggu saja, apakah pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai? Tentu tidak bisa. Karena itu, peran PLN sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Lodewijk.
Lebih lanjut, Wamenko Polkam menjelaskan bahwa PLN dan seluruh insan kelistrikan merupakan bagian dari komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Lodewijk menambahkan, pengaturan mengenai komponen pertahanan negara juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dalam regulasi tersebut, pertahanan negara didukung oleh tiga komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
“PLN beserta serikat pekerjanya berada pada komponen pendukung. Apakah harus mengangkat senjata? Tentu tidak. Justru tugasnya adalah memastikan listrik tetap menyala dan sistem kelistrikan tetap berjalan. Ketika negara menghadapi ancaman, setiap profesi menjalankan perannya masing-masing,” kata Lodewijk.
Wamenko Polkam memberikan satu contoh kasus betapa penting power plant atau pembangkit listrik di sebuah negara, beserta peran aktif warga untuk melindunginya. “Saat Amerika Serikat mengancam akan merudal power plant milik Iran, apa yang dilakukan rakyat Iran? Mereka berlomba mereka membuat perisai hidup. Apa mereka bersenjata? Tidak. Hanya membawa bendera dan disertai semangat nasionalisme,” kata Wamenko Polkam.
Oleh karena itu, menurut Wamenko Polkam, menjaga operasional sistem kelistrikan merupakan bentuk nyata bela negara. Jika sistem kelistrikan tidak berfungsi dengan baik, maka infrastruktur vital nasional justru akan menjadi rentan dan dapat melemahkan daya tahan negara.
Karena itu, lanjutnya, sistem kelistrikan nasional dikategorikan sebagai objek vital strategis yang harus dilindungi. Bahkan dalam Konvensi Jenewa disebutkan bahwa serangan terhadap infrastruktur yang dapat menyebabkan lumpuhnya layanan listrik secara massal merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas.
Wamenko Polkam juga menjelaskan alasan mengapa sektor kelistrikan harus terus dikawal sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Pertama, jaringan listrik merupakan faktor penentu pembangunan nasional. Kedua, kelistrikan merupakan objek strategis yang mendukung ketahanan nasional. Ketiga, listrik menjadi fondasi utama transformasi digital yang sedang dijalankan pemerintah.
“PLN memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pertahanan negara. Karena itu, fokuslah bekerja dan terus menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional, terlebih saat ini dunia mulai memasuki era perang elektronik yang menempatkan infrastruktur energi sebagai salah satu aset paling penting,” kata Lodewijk.
Menutup paparannya, Wamenko Polkam berpesan kepada seluruh anggota Serikat Pekerja PLN agar terus menjaga komitmen dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan sektor kelistrikan.
“Listrik adalah kunci pembangunan, pendukung utama pertahanan negara, dan syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan infrastruktur kita. Jika kita mampu menguasai dan mengamankan sistem kelistrikan sendiri, berarti kita telah memperkuat fondasi kedaulatan NKRI. Mari kita dukung setiap langkah pembangunan dan pengamanan infrastruktur strategis ini,” pungkas Lodewijk.
Dalam Rakernas ini, hadir perwakilan SP PLN dari seluruh daerah di Indonesia. Turut memberi sambutan antara lain Ketua SP PLN Muhammad Abrar Ali serta Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN Nurlely Amar.
Ketua SP PLN menyebut, Rakernas SP PLN 2026 mengambil tema Mengawal Pengelolaan Energi Listrik Sebagaimana Amanah Konstitusi demi Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Energi Nasional. “Tema Rakernas kali ini sangat penting dan sesuai dengan situasi pada hari ini,” kata M Abrar Ali.
Sementara Nurlely Amar menyebut, sesuai dengan Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto, ketahanan energi hari ini merupakan fundamental yang memengaruhi semua aspek kehidupan kita. “Harapan saya, buah pikir yang akan disimpulman di Rakernas ini yang nantinya berupa rekomendasi, bisa memberikan solusi-solusi terbaik untuk PLN dna bangsa ini,” ujar dia.
Sementara pejabat internal yang turut mendampingi Wamenko Polkam di acara ini di antaranya Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto.***
