SEMARANG – Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jawa Tengah telah digelar 1.724 kali sepanjang 2026 dengan nilai transaksi menembus Rp 31 miliar. Namun, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan, besarnya jumlah kegiatan dan omzet belum cukup jika masyarakat belum bisa membeli pangan dengan harga terjangkau.
Ahmad Luthfi yang memimpin Jateng bersama wagub Taj Yasin, menegaskan, intervensi pemerintah harus berorientasi pada hasil, yakni menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi petani dan peternak dari gejolak harga pangan.
“Saya hanya berpesan, jangan berorientasi pada kegiatan. Kalau tidak tepat sasaran, tidak punya hasil, enggak ada gunanya. Sehingga orientasi kita adalah orientasi hasil,” kata Luthfi saat membuka Gerakan Pangan Murah serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-46 di Lapangan Tlogo Resort, Kabupaten Semarang, Rabu, 21 Oktober 2026.
Menurut dia, persoalan pangan tidak berhenti pada ketersediaan stok. Harga juga harus terjangkau bagi konsumen, sementara produsen pangan mesti mendapatkan harga yang layak agar usahanya tetap berjalan.
“Ketersediaan stok tidak cukup tanpa adanya keterjangkauan dari masyarakat,” ujarnya.
Luthfi mencontohkan persoalan harga jagung yang masih tinggi meskipun produksinya melimpah. Kondisi tersebut membebani peternak karena jagung merupakan salah satu bahan baku pakan. Di sisi lain, harga telur di tingkat produsen justru mengalami penurunan.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan subsidi jagung bagi peternak kecil. Langkah tersebut diharapkan membantu menekan biaya pakan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan, GPM telah dilaksanakan sebanyak 1.724 kali di 35 kabupaten/kota sepanjang 2026. Total omzet yang tercatat mencapai Rp 31.032.488.764.
Program tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bulog, BUMN, BUMD, koperasi, kelompok tani, BUMDes, hingga mitra swasta.
Dalam GPM di Kabupaten Semarang, masyarakat dapat membeli beras dengan harga mulai Rp 57.000 per lima kilogram. Panitia menyediakan 7,5 ton beras dan 2.000 liter minyak goreng dengan harga Rp 15.500 per liter.
Sejumlah kebutuhan pokok lain juga tersedia, di antaranya telur, daging ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, serta aneka buah dan sayuran.
Selain menyediakan pangan dengan harga terjangkau, Pemprov Jateng menyalurkan 12 ton jagung bersubsidi dengan harga tebus Rp 5.500 per kilogram. Bantuan itu ditujukan bagi peternak kecil yang memiliki kurang dari 5.000 ekor ternak.
Pemerintah juga menyediakan lima ton beras bersubsidi seharga Rp 12.000 per kilogram dan 300 kilogram beras organik seharga Rp 15.000 per kilogram.
Pada kesempatan yang sama, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) disalurkan kepada 505 penerima manfaat. Sebanyak 205 penerima berasal dari Desa Delik dan 300 lainnya dari Desa Tuntang.
Di tengah upaya menjaga keterjangkauan pangan, ancaman El Nino menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Risiko gangguan produksi dapat memengaruhi pasokan dan memicu tekanan harga, terutama jika terjadi bersamaan dengan kendala distribusi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyampaikan, inflasi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,18 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,28 persen.
Meski relatif terkendali, stabilitas harga pangan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari El Nino, serangan hama tikus, biaya distribusi, hingga lonjakan permintaan pada periode tertentu.
“Gerakan Pangan Murah seperti yang kita laksanakan hari ini, apalagi serentak, harapannya bisa mengendalikan inflasi secara keseluruhan di Jawa Tengah,” kata Noor Nugroho.
Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah mendorong penguatan produksi dan distribusi pangan melalui perbaikan irigasi, pemasangan pompa air, pengendalian hama, kerja sama antardaerah, serta penguatan peran PT Jateng Agro Berdikari.
Sementara itu, Gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memetakan wilayah yang berisiko mengalami gagal panen akibat ancaman El Nino. Perlindungan terhadap petani dan nelayan, menurut dia, perlu diperkuat agar dampak gangguan iklim tidak berujung pada kerugian masyarakat.
“Seluruh kabupaten/kota dipetakan kembali, jangan sampai ada masyarakat kita kena puso,” tandasnya.
Pemprov Jateng ingin memastikan intervensi harga benar-benar dirasakan masyarakat dan berjalan seiring dengan perlindungan terhadap produsen pangan.***
