SEMARANG – Antrean warga yang antusias berburu sembako murah minta agar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jateng lebih sering. Pasalnya, GPM dianggap sangat membantu warga dengan harga lebih murah dan terjangkau ketimbang yang dijual di pasaran.
Warga yang kebanyakan emak-emak itu bahkan kompak mengutarakan permintaannya di hadapan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri GPM serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke-46 di Lapangan Tlogo Resort, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu, 21 Oktober 2026
Atas desakan warga, Gubernur Ahmad Luthfi sontak menyetujui namun menyerahkan pelaksanaannya ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Langkah itu untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.
“Ya, kalau perlu setiap hari. Tinggal dinasnya kuat atau tidak,” kata Luthfi, yang memimpin Jateng bersama wagub Taj Yasin
Namun, Luthfi menegaskan, pelaksanaan GPM tidak cukup sekadar memperbanyak kegiatan. Pemerintah perlu memastikan pasar murah hadir di wilayah yang benar-benar membutuhkan, dengan komoditas yang sesuai kondisi pasokan dan daya beli masyarakat setempat.
Karena itu, survei kebutuhan menjadi langkah awal sebelum menentukan lokasi dan bahan pangan yang akan dijual. Daerah yang mengalami kekurangan pasokan komoditas tertentu harus menjadi prioritas intervensi.
“Jadi satu, dilakukan survei, di (daerah) mana kebutuhan pokok masyarakat yang paling esensial di situ apa. Contoh misalkan ketersediaan cabai, di daerah mana yang kurang,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Ketika suatu wilayah kekurangan cabai, misalnya, pemerintah dapat memprioritaskan komoditas tersebut daripada menggelar kegiatan dengan barang yang pasokannya sudah melimpah.
Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan dinas terkait. Kolaborasi itu diharapkan menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus menekan gejolak harga di pasaran.
“Artinya seluruh bupati, wali kota, dan kita bersama-sama untuk apa? Ketersediaan bahan pokok penting bagi masyarakat dan keterjangkauan harga bisa dinikmati, sehingga Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang inflasinya bisa terkendali,” kata Luthfi.
Dampak langsung GPM terlihat dari selisih harga yang dirasakan warga. Sejak pagi, masyarakat berdatangan ke lokasi kegiatan untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun warung.
Purwati, salah seorang warga, mengaku terbantu karena sejumlah kebutuhan pokok dijual lebih murah. Bawang merah, misalnya, dibanderol Rp 24.000 per kilogram, sedangkan di warung tempatnya biasa berbelanja mencapai Rp 28.000 per kilogram.
Artinya, ia bisa menghemat Rp 4.000 untuk setiap kilogram bawang merah. Gula pasir yang dijual Rp 16.000 per kilogram juga lebih murah dibandingkan harga di warung yang mencapai Rp 18.000 per kilogram.
Sementara itu, minyak goreng dijual Rp 31.000 per dua liter dan telur ayam Rp 20.000 per kilogram.
Maryam, warga lainnya, berharap kegiatan serupa lebih sering digelar agar masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan membeli kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau.
“Ya, alhamdulillah sangat terbantu. Mudah-mudahan sering ada ya di sini. Terima kasih Bapak Gubernur. Sering-sering mengadakan pasar seperti ini, sangat-sangat membantu,” ungkapnya.
Warga lain juga merasakan selisih harga pada komoditas protein hewani. Daging ayam dijual Rp 35.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga di pasar yang disebut mencapai Rp 40.000 per kilogram.
Telur ayam dibanderol Rp 20.000 per kilogram, sedangkan harga di pasar disebut berkisar Rp 25.000 hingga Rp 26.000 per kilogram. Selisih tersebut memberi ruang penghematan bagi rumah tangga, terutama keluarga dengan penghasilan terbatas.
“Semoga sering diadakan seperti ini, supaya masyarakat kita yang minim-minim penghasilan ini bisa terbantu,” kata salah seorang warga.
Selain komoditas tersebut, GPM menyediakan beras medium seharga Rp 60.000 per lima kilogram. Berbagai bahan pangan dijual dengan harga yang diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menambah tekanan pengeluaran rumah tangga.
Pemprov Jawa Tengah mencatat telah menggelar GPM sebanyak 1.724 kali di 35 kabupaten/kota sepanjang 2026. Angka tersebut menunjukkan luasnya pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi memastikan GPM akan terus dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektor. Ke depan, penentuan lokasi dan komoditas akan disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat dan kondisi pasokan di masing-masing daerah.
Bagi warga, harapan utamanya yakni bahan pangan tersedia, harganya terjangkau, dan pasar murah tidak hanya hadir sesekali. Pemprov Jateng ingin memastikan perluasan GPM benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, tanpa mengabaikan ketepatan sasaran dan keberlanjutan pasokan.*
