KUDUS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, atas sinergi dan komunikasi efektif dalam mendukung percepatan pembangunan rumah layak huni di daerah.
Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau salah satu rumah yang dibantu program CSR PT Djarum di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Kamis, 6 November 2025.
“Saya senang sekali. Komunikasi antara Pak Gubernur dan jajaran di bawahnya dengan Kementerian Perumahan sangat baik. Tiktok-nya jalan, koordinasinya cepat,” ujar Maruarar.
Menteri yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, Gubernur Luthfi memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi membangun negeri. Yakni dengan mempercepat proses perizinan.
“Kita support data dari BPS, perizinan dibantu pemda. Reputasi ini dijaga,” ucapnya
Ia menegaskan, peranan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Inilah peranan dunia usaha, non-APBN. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan pemerintah. Djarum, Astra, dan banyak pihak lain sudah membuktikan bahwa gotong royong bisa berjalan nyata,” ujarnya.
Menurut Menteri PKP, capaian ini merupakan contoh nyata bagaimana komunikasi lintas sektor yang baik dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional.
“Gotong royong seperti ini harus dijaga. Jawa Tengah sudah membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik, kerja nyata bisa dilakukan bersama-sama,” pungkas Maruarar.
Program CSR PT Djarum di Jawa Tengah pada 2025 mencakup 2.550 unit bantuan rumah dan sanitasi, terdiri dari 814 unit dalam proses dan 1.572 unit selesai, dengan target rampung Desember 2025.
Di Kabupaten Kudus, 1.500 unit merupakan program Sanitasi Terpadu dan telah selesai sejumlah 869 unit. Sementara 300 unit lainnya adalah program Renovasi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) telah selesai 222 unit. Serta 200 unit renovasi ringan.
Di tempat yang sama, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan perumahan merupakan bagian dari layanan dasar yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah layanan dasar yang wajib kita penuhi. Rumah layak huni menjadi pondasi kesejahteraan keluarga, dan ini harus kita kejar bersama,” tegasnya.
Ahmad Luthfi memaparkan hingga 2025, Pemprov Jateng telah merealisasikan sekitar 150 ribu unit rumah layak huni, dengan dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, CSR, dan APBN.
“Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama, setiap triwulan kami evaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen di atas rerata nasional,” ungkapnya.***
