SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mendorong penguatan pengelolaan sampah lintas daerah atau aglomerasi sampah, agar persoalan sampah dapat diselesaikan sekaligus dimanfaatkan sebagai sumber energi.
Menurutnya, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara lebih terintegrasi. Apalagi, Presiden telah menginstruksikan agar persoalan sampah dapat diselesaikan paling lambat pada 2029 (Jawa Tengah menargetkan zero sampah akhir tahun 2028).
“Presiden sudah menginstruksikan bahwa sampah ini harus diselesaikan maksimal tahun 2029,” kata Taj Yasin, usai menghadiri Peringatan Hari Bumi Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Bale Agung Horison Resort Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu, 13 Mei 2026
Mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Wagub mengatakan, pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah menyiapkan sejumlah titik intervensi pengelolaan sampah, termasuk di Jawa Tengah. Namun, tidak semua daerah dapat langsung masuk dalam skema tersebut karena volume sampah harian di sejumlah kabupaten masih belum memenuhi skala yang dibutuhkan.
Taj Yasin menyebut, volume sampah di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah rata-rata masih berkisar 200 hingga 500 ton per hari. Karena itu, Pemprov Jateng akan mengoordinasikan kabupaten/kota agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara bersama melalui aglomerasi.
“Kami tugasnya mengoordinir kabupaten/kota untuk kita tingkatkan jadi 1.000 ton. Caranya bagaimana? Ya aglomerasi sampah,” ujarnya.
Menurutnya, aglomerasi sampah perlu dipetakan secara khusus karena tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan konsep aglomerasi wilayah yang sudah berjalan.
Ia mencontohkan, wilayah Pati Raya menjadi salah satu kawasan yang sedang dipetakan. Beberapa daerah seperti Rembang, Blora, dan Pati disebut sudah lebih siap. Pemprov juga akan mendorong daerah sekitar seperti Jepara dan Kudus agar dapat bergabung dalam pengelolaan sampah bersama.
“Yang kemarin sudah hampir selesai yaitu di Pati Raya. Yang sudah clear yaitu Rembang, Blora, Pati. Ini kita rangkul Jepara dan Kudus untuk bersama-sama, sehingga nanti bisa diintervensi dari pusat,” ucapnya.
Taj Yasin menambahkan, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kabupaten/kota juga perlu memperkuat sistem pengangkutan sampah hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Kabupaten juga harus kita dorong. Transportasinya juga harus benar-benar bisa mengambil sampah-sampah yang ada di tingkat kecamatan atau di desa. Itu yang harus kita dorong bersama-sama,” ujarnya.
Selain aglomerasi sampah, Pemprov Jateng juga mendorong gerakan pengelolaan limbah rumah tangga yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya melalui program pemanfaatan minyak jelantah rumah tangga.
Taj Yasin mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan limbah sejak dari rumah.
“Salah satunya ada program minyak jelantah menjadi uang. Ini juga bagian dari itu,” katanya.
Ia menilai, edukasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan perlu didukung informasi yang lengkap, termasuk mengenai manfaat ekonomi dan lingkungan dari program tersebut.
“Masyarakat kita itu kalau ada barang baru biasanya ada kekhawatiran. Edukasi ini yang harus kita tingkatkan, supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lengkap,” ujarnya.
Pada peringatan Hari Bumi tersebut, Taj Yasin juga menegaskan pentingnya percepatan transisi menuju energi baru terbarukan atau EBT. Menurutnya, penguatan energi bersih menjadi bagian penting dalam menghadapi krisis iklim dan krisis energi.
“Transisi energi menuju energi baru terbarukan bukan hanya pilihan, tapi keharusan. Tanpa upaya ini, krisis energi dan krisis iklim akan menjadi ancaman yang nyata,” kata Taj Yasin.
Ia mengatakan, tema global Hari Bumi 2026, “Our Power Our Planet”, menjadi pengingat bahwa bumi adalah satu-satunya rumah yang harus dijaga bersama. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan generasi muda.
Di Jawa Tengah, bauran EBT telah mencapai 22,33 persen. Pemprov Jateng juga terus mendorong transisi energi berkeadilan, berbasis kearifan lokal, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Program Desa Mandiri Energi.
Hingga saat ini, Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah telah mencapai 2.331 desa. Rinciannya, 28 desa kategori mapan, 165 desa kategori berkembang, dan 2.138 desa kategori inisiatif.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto menambahkan, hingga 2026 kapasitas infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah meliputi PLT Mikro dan Mini Hidro 38 MW, PLTA 322 MW, PLTS Atap 89,5 MW, biogas 40 ribu meter kubik, PLTSa 8 MW, serta PLTP Dieng Unit 1 dan small scale 60 MW.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mendorong pemanfaatan kendaraan listrik. Pada triwulan I 2026, jumlah kendaraan listrik di Jawa Tengah tercatat 22.434 unit, didukung 283 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU.
Direktur Utama Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyampaikan, pihaknya mendukung upaya Jawa Tengah dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan pembangunan rendah karbon.
Kerja sama IESR dengan Pemprov Jateng telah berlangsung sejak 2019 awalnya, untuk mendukung pemanfaatan energi surya. Kini, kerja sama diperluas untuk mendukung pengembangan EBT dan pembangunan rendah karbon dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah.
“Kerja sama ini dimaksudkan untuk membantu dan mendukung upaya Jawa Tengah membangun ekonomi dengan cara lebih hijau atau mengurangi dampak lingkungan,” kata Fabby.
Menurutnya, peringatan Hari Bumi menjadi pengingat bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat tinggal yang harus dijaga bersama dan diwariskan kepada generasi mendatang.
“Apa yang kita nikmati hari ini sebenarnya kita pinjam dari generasi masa depan,” ujarnya.
Dalam rangkaian acara tersebut, Pemprov Jateng menyerahkan penghargaan Jateng Energy Transition Awards kepada Kabupaten Boyolali, Brebes, dan Rembang. Penghargaan Desa Mandiri Energi juga diberikan kepada Desa Manggihan Kabupaten Semarang, Desa Krandegan Kabupaten Purworejo, Desa Sempukerep Kabupaten Wonogiri, Desa Banjarsari Kabupaten Demak, Desa Kalinusu Kabupaten Brebes, dan Desa Pacet Kabupaten Batang.
Selain itu, dilakukan penandatanganan kerja sama pemanfaatan minyak jelantah rumah tangga antara Ketua TP PKK selaku Ketua Posyandu Provinsi Jawa Tengah Hj. Nawal Arafah Yasin, M. S. I, dengan PT Gapura Mas Lestari dan PT Biosikular Inovasi Indonesia.
Kerja sama lainnya dilakukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan PT PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B terkait fasilitasi pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash atau FABA, serta penguatan kolaborasi sektor energi baru terbarukan bersama Universitas Diponegoro dan BRIN.
Pada rangkaian peringatan Hari Bumi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga melakukan penanaman pohon di lahan pascatambang sebagai simbol pemulihan lingkungan.
Taj Yasin berharap, berbagai langkah tersebut dapat memperkuat kolaborasi, inovasi, dan gotong royong dalam menjaga lingkungan. Ia menegaskan, Jawa Tengah harus mampu menjadi contoh bahwa pembangunan dan kelestarian alam dapat berjalan beriringan.***
