SUKOHARJO – Menguatnya peran media sosial dalam Pemilu 2024 mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi, bersama pegiat media sosial dan awak media. Pertemuan yang digelar di Hotel Tosan, Grogol, Sukoharjo, Senin (3/2/2025) ini, mengungkap sejumlah temuan krusial terkait penyebaran hoaks dan kampanye negatif di platform digital.
“Pada Pilkada 2020, tingkat partisipasi pemilih mencapai 78,8 persen. Namun, pada Pemilu 2024, angka ini turun menjadi 74,3 persen. Penurunan ini sejalan dengan tren nasional,” ungkap Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki.
Dia menyatakan, secara umum pelaksanaan Pemilu di Sukoharjo berjalan kondusif dan tidak ada sengketa Pemilu yang mencuat. Namun, pihaknya menemukan beberapa catatan penting yang perlu dievaluasi.
“Kami menemukan adanya penyebaran hoaks dan kampanye negatif, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemilu. Selain itu, ada dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa dan beberapa kendala teknis di TPS,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Teguh Irawan dari Lentera Semarang, mengungkapkan temuan mengkhawatirkan terkait praktik politik uang yang semakin masif.
“Fenomena money politics masih menjadi tantangan serius. Bahkan sekarang, pertanyaan pertama untuk calon legislatif maupun eksekutif bukan lagi tentang visi misi, melainkan kekuatan modal yang dimiliki,” ungkap Teguh.
Dari berbagai temuan tersebut, Bawaslu Sukoharjo menetapkan beberapa langkah strategis.
“Kami akan fokus pada peningkatan partisipasi pemilih, terutama di kalangan perantau dan pemilih muda. Penguatan literasi digital juga menjadi prioritas, untuk menangkal hoaks dan kampanye negatif,” tegas Rochmad.
Ditambahkan, seluruh hasil evaluasi akan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan Pemilu mendatang.
