SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengoperasikan Posko Terpadu Lebaran 2026 hingga 30 Maret mendatang untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang diprediksi mencapai 17,7 juta orang. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan seluruh petugas harus siaga 24 jam sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan mudik berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.
Posko Terpadu Lebaran 2026 Provinsi Jawa Tengah mulai beroperasi sejak 13 Maret 2026. Posko ini menjadi pusat komando yang mengoordinasikan seluruh pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, posko tersebut berfungsi untuk menangani berbagai kondisi darurat di jalur mudik, mulai dari kemacetan, pemudik sakit, kendaraan mogok, hingga kecelakaan lalu lintas. Selain itu, posko juga bertugas melakukan pengolahan dan validasi data sebagai dasar pengambilan keputusan cepat serta menjadi sumber informasi resmi bagi masyarakat.
“Pos terpadu, pos pengamanan, dan pos pelayanan sejatinya dibuat untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat,” kata Ahmad Luthfi saat membuka Posko Terpadu Lebaran 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jumat (13/3/2026).
Ia menekankan seluruh pos harus siaga penuh selama 24 jam untuk memantau. Tidak hanya arus mudik dan pergerakan orang maupun barang, tetapi juga potensi bencana di sejumlah wilayah rawan seperti tanah longsor, tanah bergerak, dan banjir.
Meski demikian, Ahmad Luthfi mengingatkan agar keselamatan serta kenyamanan petugas yang bertugas di pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu tetap menjadi prioritas.
“Sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat, pastikan anggota kita aman dan nyaman terlebih dahulu. Kalau petugas siap dan aman, pelayanan kepada pemudik juga akan maksimal,” tegasnya.
Berdasarkan evaluasi mudik tahun 2025, pemerintah melakukan sejumlah peningkatan pelayanan. Di antaranya penambahan kantong parkir dan fasilitas toilet di rest area tol, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta penambahan rambu portabel di jalur alternatif.
Selain itu, pemerintah juga memperluas penggunaan aplikasi pemantau arus lalu lintas agar masyarakat dapat memperoleh informasi kondisi jalan secara lebih cepat.
Gubernur juga mengingatkan petugas untuk meningkatkan kewaspadaan di jalur selatan Jawa Tengah yang masih memiliki keterbatasan penerangan jalan.
“Petugas di jalur selatan harus lebih waspada karena penerangan masih minim. Perlu ditambah rambu penunjang agar pengendara tetap aman,” ujarnya.
Tak hanya jalur mudik, Luthfi juga meminta pengawasan diperketat di berbagai objek vital seperti tempat ibadah, pusat perbelanjaan, pasar, hingga destinasi wisata yang diperkirakan akan dipadati masyarakat selama libur Lebaran.
Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kendaraan di terminal untuk memastikan keselamatan penumpang.
“Cek betul kendaraan atau bus di terminal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko, menyebutkan jumlah pemudik yang menuju Jawa Tengah tahun ini diperkirakan mencapai 17,7 juta orang. Angka tersebut meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 13 juta pemudik.
Posko Terpadu Provinsi Jawa Tengah akan beroperasi selama 24 jam dengan tiga pembagian shift petugas. Personel yang terlibat berasal dari berbagai instansi, termasuk Polda Jateng, Basarnas, Jasa Marga, dan BMKG.
Dishub Jawa Tengah juga mengaktifkan lebih dari 350 anggota kelompok masyarakat sadar keselamatan untuk membantu pemantauan di titik-titik yang jauh dari jangkauan petugas.
Selain itu, sebanyak 10 titik kamera pengawas atau CCTV telah dipasang dan terhubung dengan sistem pemantauan milik kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat memantau kondisi lalu lintas di daerah tujuan sebelum melakukan perjalanan mudik.
“Pemudik bisa mengecek kondisi lalu lintas di kabupaten atau kota tujuan sebelum berangkat,” ujar Arief.***
