DEMAK – Banjir yang kembali merendam wilayah Kabupaten Demak mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah penanganan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, penanganan tak bisa lagi bersifat darurat, dengan Sungai Tuntang sebagai titik krusial yang harus dibenahi dari hulu hingga hilir.
Gubernur Ahmad Luthfi usai mengecek lokasi pengungsian warga terdampak, menggelar rapat koordinasi lintas daerah dan kementerian untuk membahas penanganan banjir Demak secara komprehensif. Langkah ini diambil menyusul jebolnya tanggul Sungai Tuntang di tiga titik akibat meningkatnya debit air dari wilayah hulu.
Tiga titik tanggul yang jebol berada di Desa Trimulyo, yakni di Dukuh Solondoko sepanjang sekitar 30 meter dan Dukuh Solowire sepanjang 10 meter, serta di Desa Sidoharjo sepanjang kurang lebih 15 meter.
Dampaknya, delapan desa di empat kecamatan terdampak, meliputi Kecamatan Guntur, Karangtengah, Wonosalam, dan Kebonagung. Ketinggian air dilaporkan mencapai 100 hingga 150 sentimeter, memaksa ribuan warga mengungsi.
Berdasarkan data BPBD Demak per 4 April 2026 pukul 09.00 WIB, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 2.839 jiwa yang tersebar di 12 hingga 13 titik, dengan Kecamatan Guntur menjadi wilayah terparah.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan menyebut kondisi di lapangan mulai kondusif. Proses evakuasi telah dilakukan, meskipun sebagian warga masih bertahan di tanggul demi menjaga ternak mereka.
“Sekitar 400 sampai 500 jiwa masih bertahan di tanggul menggunakan tenda terpal, karena tidak meninggalkan ternaknya,” ujarnya.
Ia juga memastikan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan. Secara umum, kebutuhan pengungsi dinilai telah tertangani melalui kolaborasi lintas instansi.
Namun demikian, BPBD menekankan bahwa persoalan Sungai Tuntang jauh lebih kompleks dari sekadar tanggul jebol. Sedimentasi, keberadaan tanaman di badan sungai, permukiman di bantaran, hingga lahan bersertifikat di daerah aliran sungai menjadi faktor yang menghambat aliran air.
Perwakilan BBWS Pemali Juana mengungkapkan penanganan permanen membutuhkan biaya besar. Tahun ini, anggaran sekitar Rp 50 miliar baru mampu mengakomodasi normalisasi sepanjang 10 kilometer dan penguatan tebing sekitar 600 meter.
“Anggaran tersebut belum mencakup perbaikan permanen pada titik tanggul yang jebol,” katanya.
Sementara itu, Sekda Demak Akhmad Sugiharto menyoroti persoalan di wilayah hulu, khususnya Bendungan Glapan di Kabupaten Grobogan. Menurutnya, perubahan debit air yang cepat dari hulu menjadi pemicu utama banjir di hilir.
“Kalau hulunya tidak dibenahi, maka penanganan di hilir tidak akan cukup,” ujarnya.
Bupati Demak Eisti’anah juga menegaskan wilayahnya kerap menerima limpasan air dari daerah hulu, bahkan tanpa hujan di wilayah setempat. Ia mencontohkan wilayah Ploso yang hampir setiap bulan terdampak banjir.
“Perlu konsentrasi bersama antara hulu dan hilir, karena ini terus berulang di Demak,” kata dia.
Menutup rapat terbatas tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pendekatan parsial tidak akan menyelesaikan persoalan banjir yang terus berulang.
“Tidak bisa kita seperti pemadam kebakaran. Banjir datang baru ditangani. Ini tidak akan selesai,” tegasnya.
Pemprov Jawa Tengah, lanjutnya, akan segera mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi menyeluruh terhadap persoalan Sungai Tuntang.
“Semua harus kita dudukkan bersama, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian, karena persoalannya kompleks, dari sedimentasi hingga lahan bersertifikat,” ujarnya.**
