SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, Bus Trans Jateng yang dikelola oleh pemerintahannya tidak untuk kepentingan bisnis, meskipun rencananya akan diterapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
“Nafasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dikelola secara BLUD,” kata Luthfi saat menerima jajaran Dinas Perhubungan Jateng di kantornya pada Jumat, 21 November 2025.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko menyampaikan, terus meningkatkan pengelolaan Trans Jateng di wilayahnya. Sebab, perkembangan Trans Jateng sejak 2017 hingga 2025 menunjukkan tren positif.
“Tahun kemarin (2024) saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” jelasnya.
Rencananaya, lanjut Arif, Bus Trans Jateng akan diintegrasikan dengan moda transportasi lain. Rencananya akan diintegrasikan dengan angkutan subregional, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.
“Jadi, bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting milik kabupaten/kota dan pedesaan agar terintegrasi dalam satu sistem,” jelasnya.
Arif menargetkan, pada tahun 2027, integrasi layanan transportasi bisa menjangkau seluruh jenjang, mulai dari subregional hingga desa. Dengan pendekatan ini, jumlah masyarakat yang terlayani diproyeksikan meningkat secara signifikan.
“Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung,” ujarnya.
Sejak diluncurkan tahun 2017, Trans Jateng kini mengoperasikan 7 koridor dengan 115 bus dan melayani 40% kabupaten/kota di Jawa Tengah. Koridor-koridor ini mencakup Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Solo–Sragen, Magelang–Purworejo, Semarang–Grobogan, hingga Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.
Adapun Target 2030 akan menjadi 12 Koridor, menjangkau 62,86% Wilayah Jateng.***
