MAGELANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang memimpin bersama Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tersebut berlangsung pada 15–19 April 2026 dan diikuti sekitar 500 Ketua DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota di seluruh Indonesia.
Pembukaan acara dilakukan oleh Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa.
“Diperlukan integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Kami juga menggandeng bupati-wali kota, DPRD Jateng melalui Forum Berlian, hingga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah dalam satu tim besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi yang solid menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara menyeluruh.
“Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bergerak bersama agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif,” tegasnya.
Sementara itu, Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa kegiatan KPPD bertujuan memperkuat perspektif kepemimpinan para pimpinan DPRD di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan tidak menentu.
Menurutnya, perubahan global yang cepat menuntut pemimpin daerah untuk tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mampu membaca perkembangan geopolitik dan dampaknya terhadap daerah.
“DPRD memiliki peran strategis, tidak hanya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal,” kata Ace.
Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, termasuk visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Keputusan kebijakan dan anggaran harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan bangsa,” imbuhnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menambahkan, terdapat tiga perspektif penting yang perlu dimiliki pimpinan DPRD, yakni memahami dinamika geopolitik, fokus pada program prioritas, serta mampu mengelola pemerintahan secara efektif.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan DPRD sekaligus mendorong sinergi yang lebih erat antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah.*
