SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan kesadaran dan refleksi dalam rangka pencegahan korupsi di Jawa Tengah.
“Terima kasih dengan kehadiran KPK sehingga bisa memberikan refleksi serta kesadaran untuk mencegah perilaku antikorupsi. Integritas itu dibangun dari diri sendiri,” tegas Gus Yasin, sapaan akrabnya, usai menjadi pembicara Talk Show Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif, Kamis, 14 Desember 2025,di Ghradika Bakti Praja Semarang.
Menurutnya, aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah tersedia. Yang terpenting, adalah kesadaran dalam menegakkan aturan tersebut. Termasuk dalam hal penyediaan barang dan jasa, yang sering menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Termasuk Penyediaan Barang dan Jasa pada tahun 2026 mendatang, saya sudah mendorong kepada OPD-OPD untuk menghitung betul-betul. Kemarin juga kami ada acara dengan LKPP, yang mengingatkan kepada kita agar tetap menjaga harga dan kualitas,” tandasnya.
Diskusi menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Elly Kusumastuti, Ketua DPRD Jateng Sumanto, Kasubdit 3 Tipidkor Polda Jateng AKBP Heru Antariksa Cahya, serta Jaksa Arief dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, kehadiran KPK di Jawa Tengah memberikan refleksi dan pencegahan perilaku korupsi.
“Kehadiran Pak Ketua KPK telah menjadi ‘warning’ yang mengingatkan kita, termasuk dalam melaksanakan fungsi budgeting DPRD yang saat ini sudah bisa diakses melalui sistem yang transparan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Elly menegaskan, KPK terus melakukan mitigasi pencegahan korupsi di daerah. Disebutkan, kerawanan korupsi terjadi saat penyelenggara pemerintah tidak mengikuti aturan.
“Kalau mau selamat, harus sesuai regulasi, transparan, dan akuntable,” tegasnya.
Sedangkan AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan, potensi korupsi yang banyak dilaporkan ke Polda adalah penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, serta pelanggaran kredit perbankan.*
