KLATEN – Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan progres pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah Jawa Tengah hampir mencapai 50% dari total 8.620 desa. Ia optimistis dalam dua bulan sudah tuntas.
“Koperasi Desa Merah Putih sudah hampir 50% di wilayah kita. Dalam 2 bulan ke depan clear untuk Jawa Tengah dari 8.620 desa,” katanya saat kunjungan kerja di Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali, Kamis, 15 Mei 2025.
Optimisme tersebut muncul bukan tanpa alasan. Sejak awal Luthfi telah mendekati kepala desa dan lurah dalam rangka bersama-sama membangun Jawa Tengah dengan basis desa. Selanjutnya didukung oleh kebijakan pemerintah pusat yang menginstruksikan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih.
Luthfi menjelaskan, setiap bulan hampir seribu desa telah melakukan musyawarah, khususnya terkait pembentukan koperasi desa. Saat ini jumlah desa yang sudah menyarankan siap sudah mendekati 5.000.
“Koperasi sudah clear. Beberapa desa sudah mulai melakukan musyawarah desa. Prinsip bulan Juni nanti sudah clear di tempat kita,” katanya.
Ahmad Luthfi juga menyebutkan beberapa kabupaten bahwa sudah ada yang mencapai atau mendekati 100%. Di antaranya Kabupaten Pati dan Sukoharjo. Daerah lain juga rata-rata Sudan sangat bagus dalam mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
“Nanti kita bersamakan, kalau jumlahnya kita 8.620 desa, kalau seminggu bisa 1000 desa, bisa selesai dalam satu bulan. Kita siap untuk melakukan karena ini program pemerintah yang harus diakselerasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov Jateng sudah menerbitkan dua aturan melalui Surat Gubernur No. 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan Surat Sekretaris Daerah No. 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Hal itu untuk menjalankan amanat Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sementara tugas Gubernur dalam mengakselerasi pembentukan KDMP adalah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait, memfasilitasi perangkat daerah untuk yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, serta menyelaraskan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung KDMP pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Guna menunjang percepatan program pemerintah pusat, provinsi, sampai ke tingkat desa/kelurahan, Pemprov Jateng sudah menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti oleh 7.810 kepala desa.
“Kepala desa sudah melakukan tahapan sekolah antikorupsi. Pembangunan di desa yang digawangi kades akan mengakselerasi kebijakan pusat dalam hal ini amanat inpres nomor 9 tahun 2025,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Progres yang dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah terkait Koperasi Desa Merah Putih ini bahkan sempat mendapatkan apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ia mengapresiasi progres dan antusiasme pembentukan KDMP di Jawa Tengah. Dengan jumlah hampir tiga ribu desa per 5 Mei 2025 tersebut maka ia optimis dalam dua bulan ini akselerasi pembentukan KDMP di Jawa Tengah akan selesai.
“Jawa Tengah sudah tiga ribu, jadi dua bulan ini kelar Jawa Tengah ya. Terima kasih Gubernur, Wagub, Bupati dan Wali Kota, Pangdam, Kapolda, Kajati yang membantu percepatan pembentukan koperasi desa. Setelah dibentuk, ada notaris, segera daftar di Kementerian Hukum. Setelah itu akan ada pencairan uangnya,” katanya saat acara bersama seluruh kepala desa di Holy Stadium, 6 Mei lalu. (*)
