SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta sebuah organisasi tani tidak boleh berhenti pada pembentukan kepengurusan semata, melainkan harus memiliki road map kerja yang jelas.
“Kalau hanya bikin pengurus tapi tidak punya road map kerja, untuk apa. Intinya harus bisa mengurangi kemiskinan,” tegas Ahmad Luthfi saat menerima audiensi pengurus Himpunan Tani Merdeka Jawa Tengah, di kantor Gubernur, Rabu, 1 Oktober 2025.
Ia menegaskan, arah kerja bersama antara pemerintah daerah dan organisasi petani harus berdampak langsung ke masyarakat. Contohnya fokus pada reduksi kemiskinan di Jawa Tengah.
“Nanti lapor ke Mas Dar (Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono) bahwa tugas kita (Tani Merdeka Jawa Tengah) adalah mereduksi kemiskinan di Jateng,” imbuhnya.
Menanggapi arahan tersebut, Dimas, seorang petani muda anggota Organisasi Tani Merdeka, menyampaikan telah menyiapkan peta jalan sebagaimana diarahkan Gubernur.
“Terutama yang sejalan dengan Mas Dar yaitu terkait Alsintan. Tetapi pada umumnya Insya Allah dampaknya akan terasa pada penurunan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi. Mudah-mudahan bisa kami lakukan secepatnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menegaskan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional, bisa terus memperkuat produktivitas dan distribusi hasil pertanian agar dapat berkontribusi signifikan dalam penurunan angka kemiskinan maupun stunting.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024 persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat 9,58 % atau sekitar 3,40 juta jiwa. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2024 yang masih berada di level 10,47 % dengan jumlah penduduk miskin 3,70 juta jiwa. Garis kemiskinan provinsi saat ini berada di Rp 521.093 per kapita per bulan, dengan komposisi kebutuhan makanan mencapai 75,36 %.
Selain itu, isu stunting juga menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Data DP3AP2KB Jawa Tengah menunjukkan prevalensi stunting balita pada 2023 sebesar 20,7 %, turun tipis dari 20,8 % pada 2022. Meski ada penurunan, angka ini masih memerlukan percepatan intervensi lintas sektor, termasuk dari sektor pertanian yang berkaitan dengan pangan.
Sektor pertanian sendiri masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan Jawa Tengah. Menurut laporan Indikator Utama Pertanian 2023 yang dirilis BPS, subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi penopang utama kehidupan ekonomi desa.
