BPKP Apresiasi Langkah Gubernur Ahmad Luthfi, Pendidikan Vokasi Turunkan Pengangguran Jateng

- Reporter

Selasa, 28 Oktober 2025 - 17:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEMARANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menilai kebijakan Gubernur Ahmad Luthfi, memperkuat pendidikan vokasi dan kemitraan industri mulai menunjukkan hasil positif. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,33 persen atau sekitar 948 ribu jiwa pada 2025.

Dalam laporan bertema “Vokasi Terkoneksi, Pengangguran Tereduksi” itu, BPKP memuji langkah Pemprov Jateng terus memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia industri.

Penyerahan laporan dilakukan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Buyung Wiromo Samudra, kepada Ahmad Luthfi di kantor Gubernur, Selasa, 28 Oktober 2025.

“Untuk semester I ini, laporannya sudah relatif baik. Bahkan mengarah kepada pendidikan vokasi diarahkan untuk mengurangi pengangguran,” ucap Buyung.

Buyung mengatakan, hasil pengawasan menunjukkan upaya serius Pemprov Jawa Tengah dalam menekan angka pengangguran, melalui penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.

Baca Juga :  Gubernur Luthfi Sinkronkan HGB KITB untuk Pastikan Kepastian Hukum dan Kelancaran Investasi

“Salah satu yang kami temukan, kawasan industri butuh lulusan SMK tata busana atau untuk garmen. Vokasi kita (di Jawa Tengah) bayak otomotif dan komputer. Tapi secara umum sudah baik,” ujar Buyung.

Menurutnya, fokus pengawasan semester I tahun ini menyoroti empat aspek utama, yakni peningkatan akses dan kualitas lulusan vokasi, kemudian penguatan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Selain itu juga optimalisasi penyerapan lulusan di kawasan industri, serta peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung percepatan penurunan pengangguran.

Gubernur menyambut baik laporan tersebut. Pemprov Jateng yang gencar dalam menarik investor, juga memastikan agar investasi yang masuk mengutamakan padat karya.

Baca Juga :  Ekonomi Jateng Tumbuh dari Pariwisata, Hotel dan Restoran Ambil Peran Besar

“Kita kembangkan padat karya dengan harapan serapan tenaga kerja akan lebih banyak,” ujar Ahmad Luthfi.

Contoh yang sudah berjalan adalah sekolah vokasi di Kawasan Industri/Ekonomi Kendal. Selain itu, Pemprov juga memaksimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas SDM.

“Makanya salah satu jalan sekolah vokasi kita perbesar, BLK kita disambungkan dengan perusahaan. Sehingga secara tidak langsung akan menekan tingkat pengangguran terbuka,” tegasnya.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (BPS Jateng) untuk Februari 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 % dari total angkatan kerja. Menurun dari Agustus 2024 yang TPT-nya tercatat di angka 4,78 %.***

Berita Terkait

Ahmad Luthfi Andalkan Kepastian Hukum untuk Dongkrak Investasi Jawa Tengah
17.500 Pedagang Bakso Jateng Didorong Naik Kelas, Sertifikasi Halal Dipercepat
BPD Harus Bertransformasi, Luthfi Tekankan Peran Strategis Lewat KUR Mikro
Ahmad Luthfi Dorong Kadin Perkuat Peran Tangani Kemiskinan Ekstrem Jateng
Jateng Siapkan Mega Farm Sapi Perah Terbesar, Dorong Swasembada Susu Nasional
Gubernur Luthfi Sinkronkan HGB KITB untuk Pastikan Kepastian Hukum dan Kelancaran Investasi
Menteri Ferry Juliantono Apresiasi Langkah Cepat Jateng Kembangkan Koperasi
Jateng Jadi Model Nasional Penguatan Kemitraan MBG dan Ekonomi Pangan Lokal

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 13:49 WIB

Ahmad Luthfi Andalkan Kepastian Hukum untuk Dongkrak Investasi Jawa Tengah

Jumat, 17 April 2026 - 14:08 WIB

BPD Harus Bertransformasi, Luthfi Tekankan Peran Strategis Lewat KUR Mikro

Jumat, 17 April 2026 - 11:00 WIB

Ahmad Luthfi Dorong Kadin Perkuat Peran Tangani Kemiskinan Ekstrem Jateng

Kamis, 16 April 2026 - 20:03 WIB

Jateng Siapkan Mega Farm Sapi Perah Terbesar, Dorong Swasembada Susu Nasional

Rabu, 15 April 2026 - 12:21 WIB

Gubernur Luthfi Sinkronkan HGB KITB untuk Pastikan Kepastian Hukum dan Kelancaran Investasi

Berita Terbaru