SRAGEN – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mencanangkan Program Kecamatan Berdaya secara serentak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Rabu 30 Oktober 2025.
Melalui program itu, Ahmad Luthfi berharap, menjadi wadah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat lokal.
“Program Kecamatan Berdaya ini bukan cuma dicanangkan, tapi harus operasional dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tegas Luthfi di hadapan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Dibeberkan dia, Jawa Tengah memiliki 8.573 desa, 537 kecamatan, 35 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk hampir 38 juta jiwa. Namun, rentang kendali antara pemerintah provinsi hingga desa sangat jauh.
Oleh karenanya, kecamatan harus menjadi simpul kepanjangan tangan Pemda dan Pemprov, guna memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan yang sama.
Luthfi menjelaskan, Program Kecamatan Berdaya dirancang agar program pemberdayaan yang menjangkau semua kalangan: pemuda, petani, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
Ia bahkan meminta para camat menjadi motor penggerak anak muda dan petani milenial.
“Para bupati dan wali kota, arahkan camat agar jadi motor penggerak anak muda. Petani milenial harus kita siapkan supaya Jawa Tengah tetap jadi lumbung pangan nasional,” katanya.
Selain itu, Luthfi menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Oleh karenanya, Ia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar membuka kesempatan kerja minimal 1–2 persen bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, perempuan perlu diberikan pelatihan dan pendampingan hukum agar mandiri secara ekonomi dan sosial.
Luthfi menegaskan, ujung dari seluruh program Kecamatan Berdaya adalah penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kalau ini dijalankan, output-nya jelas — kemiskinan berkurang, SDM makin baik, dan masyarakat makin mandiri,” tuturnya.
Untuk memastikan efektivitasnya, Luthfi meminta agar seluruh program Kecamatan Berdaya dievaluasi dan dilaporkan secara berkala.
“Saya minta dibuatkan dasbor di ruangan kerja saya, untuk memantau dan evaluasi program yang turun ke kecamatan. Provinsi hanya pembina teknis, pelaksana ada di bupati dan wali kota,” jelasnya.
Luthfi berharap semangat kolaborasi terus terjaga antara Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan masyarakat, agar tidak ada satu pun desa yang tertinggal.
“Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua. Dengan Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno, dalam laporannya menuturkan, sebagaian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menetapkan lokasi pilot project Kecamatan Berdaya.
Total 30 kabupaten/kota telah menerbitkan SK lokasi di 123 kecamatan, sedangkan beberapa kabupaten/kota yaitu Kudus, Magelang, dan Rembang masih dalam proses penetapan.
Lebih rinci, 23 kabupaten/kota di antaranya sudah menerbitkan SK Pembina Kecamatan Berdaya, dan 16 kabupaten/kota bahkan telah menetapkan SK Tim Kecamatan Berdaya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,4 miliar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) pada Perubahan Anggaran Tahun 2025.*
