SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen menegaskan, polemik enam hari sekolah per minggu di Jawa Tengah, masih dalam tahap kajian. Menurutnya, hasil kajian nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat, sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam penerapan jumah hari sekolah dalam waktu satu minggu.
Hal itu disampaikan Gus Yasin, sapaan akrabnya, usai memimpin Rapat Evaluasi Jumlah Hari Sekolah per Minggu di Jateng, di ruang kerja, Senin, 24 November 2025.
“Kami menindaklanjuti apa yang ramai di media sosial, apakah di Jateng berlaku lima hari atau enam hari sekolah,” kata Gus Yasin.
Dia mengatakan, sebenarnya sudah sejak lama masukan masyarakat yang meminta agar Pemprov memberlakukan kembali 6 hari sekolah. Usulan tersebut banyak disampaikan oleh masyarakat di kabupaten.
Usulan itu, kata Gus Yasin, muncul selaras dengan beralihnya cara hidup yang saat ini banyak berinteraksi dengan gawai.
“Ketika kembali ke lingkungan sekolah dianjurkan tidak menggunakan gawai. Itu sebabnya
tahun ini kenapa kami melakukan evaluasi,” lanjutnya.
Pada evaluasi yang dilakukan, kata dia, Pemprov melibatkan kampus, pakar, guru, dan dewan pendidikan.
“Tahapan saat ini sosialisasi kepada masyarakat dan murid, kami masih melakukan kajian, nanti berdasarkan evaluasi, hasilnya apakah positif dan negatif, ini yang menjadi bagian dari kajian kami,” katanya.
Gus Yasin kembali menegaskan jika keputusan jumlah hari masuk sekolah menjadi enam hari belum final. Saat ini masih pada tahapan sosialisasi dan menimba masukan untuk bahan kajian.
Terkait apakah pemberlakuan kebijakan enam hari sekolah diterapkan pada seluruh Jateng, Gus Yasin mengatakan ada dua masukan. Pertama, diberlakukan serentak secara langsung, atau dengan pilot project.
“Nanti akan kami putuskan berdasarkan hasil kajian,” ujarnya.
Pertemuan tersebut, lanjutnya, juga membahas tentang mekanisme pembelajaran, termasuk pemenuhan jam belajar dan aturan kepegawaian.
“Tadi juga kami bahas dengan inspektorat, BKD dalam hal penyesuaian kepegawaian dan jam kerja guru,” kata Gus Yasin.
Menurutnya, masih ada waktu sebulan lebih untuk meminta masukan berbagai pihak sebelum mengambil kebijakan Januari 2026.
Pertemuan menghadirkan para pakar dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta, dan Dewan Pendidikan. Selain itu hadir juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, BKD, serta Diskominfo.***
