SRAGEN – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, meluncurkan tiga desa sebagai pilot project implementasi Posyandu enam bidang Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Tiga desa tersebut yakni Desa Mojopuro Kabupaten Sragen, Desa Manggis Kabupaten Wonosobo, dan Desa Kemiri Kabupaten Batang. Peluncuran dilakukan secara luring di Sragen, sementara dua daerah lainnya mengikuti secara daring.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi Posyandu sebagai pusat layanan dasar masyarakat yang terpadu dan inovatif. Pasalnya, Posyandu enam SPM kini melayani kesehatan, pendidikan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas), perumahan rakyat, pekerjaan umum, dan sosial.
“Alhamdulillah, hari ini ada tiga kabupaten yang kita launching sebagai pilot project. Ini sudah ada layanan enam SPM beserta dengan beberapa inovasi yang ada,” ujar Nawal, seusai peluncuran, Selasa (23/12/2025).
Dia mengungkapkan, salah satu tantangan dalam pengembangan Posyandu enam SPM adalah kebutuhan penambahan kader serta pengaturan skema insentif. Namun, tantangan itu mulai dijawab melalui inovasi kolaboratif di daerah.
“Salah satu inovasi luar biasa datang dari Kabupaten Sragen, yakni kolaborasi Posyandu dengan rumah sakit daerah. Terus juga menginstruksikan Sekda untuk menganggarkan bagi desa-desa, terkait insentif bagi kader-kader baru,” imbuh Nawal.
Sejumlah program inovatif TP Posyandu Jateng di masing-masing bidang layanan, juga sudah terlaksana di tiga Posyandu tersebut. Antara lain PAUD Emas beserta pojok baca, kebun gizi, bank sampah, pendataan rumah tak layak huni (RTLH), serta identifikasi masalah air bersih dan sanitasi layak.
Istri Wakil Gubernur ini berharap, ketiga desa pilot project tersebut dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi seluruh Posyandu di Jawa Tengah. Sehingga diharapkan, Posyandu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Sebagaimana visi Ngopeni Nglakoni Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, setiap program pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Tengah.
“Kami mendorong seluruh Posyandu di Jawa Tengah ada 49.149, nanti bisa belajar di pilot project yang hari ini kita launching ya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa terealisasi (melayani 6 SPM),” ungkap Nawal.
Dia membeberkan, berdasarkan data, pada September 2025, Posyandu enam SPM yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru 4.076 lembaga. Namun kurang dari tiga bulan, hingga November 2025, jumlah ini meningkat tajam menjadi 22.430 lembaga atau 45,6 persen dari total keseluruhan Posyandu di Jateng yang berjumlah 49.149 lembaga.
Nawal terus mendorong 26.719 lembaga Posyandu yang belum registrasi, untuk segera melakukannya. Sehingga pada 2026, seluruh Posyandu di Jateng sudah melayani enam bidang SPM.
“Bagi Posyandu yang belum registrasi di Jawa Tengah ini diharapkan untuk cepat registrasi dan melakukan pelayanan enan SPM. Tahun 2026 targetnya 100 persen,” ungkap Ketua TP PKK Jateng tersebut.
Untuk mencapai target tersebut, percepatan terus dilakukan melalui rapat koordinasi daerah (Rakorda), pendampingan, serta monitoring dan evaluasi secara bertahap.
“Setelah itu kita nanti akan menyusun Renstra (Rencana Strategis) untuk nantinya di empat tahun yang akan datang, untuk bisa melakukan enam SPM ini dengan dengan maksimal,” tandas Nawal.
Ketua TP Posyandu Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas mengatakan, sesuai arahan Nawal, pihaknya terus mengakselerasi implementasi enam SPM. Saat ini progresnya 90 persen, dan tahun depan targetnya Posyandu di seluruh desa dapat melayani enam bidang SPM.
“Semua program kita harapkan dapat memberikan kebermanfaatan yang luas untuk masyarakat. Posyandu tadinya hanya kesehatan saja, dengan SPM baru ini, diharapkan agar kesejahteraan menjadi paripurna,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan sejumlah kegiatan. Di antaranya Cek Kesehatan Gratis (CKG), layanan dokter Spesialis Keliling (Speling), IVA Test (Inspeksi Visual Asam Asetat), Sosialisasi Deteksi Dini Pencegahan Kanker Serviks dan Payudara, serta layanan administrasi kependudukan dan Kartu Identitas Anak (KTA).*
