SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan penanganan cepat dan terkoordinasi atas dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Penelusuran penyebab kejadian tersebut kini dilakukan secara menyeluruh oleh tim lintas instansi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sedang melakukan asesmen komprehensif untuk memastikan sumber dugaan keracunan. Pemeriksaan mencakup seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari penyiapan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian kepada para siswa.
“Kami melalui Dinas Kesehatan sedang mengasesmen penyebabnya secara detail. Mudah-mudahan seluruh warga yang masih membutuhkan penanganan medis dapat segera pulih, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Sumarno kepada wartawan di Semarang, Selasa, 13 Januari 2026.
Menurut dia, evaluasi juga difokuskan pada aspek waktu pengolahan makanan serta penerapan standar higienitas, baik terhadap bahan pangan maupun proses memasak. Langkah tersebut penting untuk memastikan perbaikan sistem dan mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
Selain penanganan medis, Pemprov Jateng juga memperkuat koordinasi lintas instansi. Badan Gizi Nasional (BGN) dilibatkan secara langsung bersama Dinas Kesehatan dalam pembahasan kasus tersebut, termasuk evaluasi pelaksanaan program serta langkah lanjutan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“Untuk hal-hal yang berkaitan dengan sanksi dan tindak lanjut program menjadi kewenangan BGN. Sejak pagi, BGN juga sudah berada di Dinas Kesehatan untuk membahas penanganan kasus ini,” ujar Sumarno.
Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan per Selasa, 13 Januari 2026, pukul 06.00, jumlah warga terdampak dugaan keracunan MBG tercatat sebanyak 803 orang. Dari jumlah tersebut, 688 orang telah dinyatakan sembuh, sementara 115 orang lainnya masih menjalani perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan terus dipantau kondisinya.
Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan penerima manfaat Program Makan Bergizi, sekaligus menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi guna memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.*
