BOYOLALI – Jawa Tengah telah mentas dari status desa sangat tertinggal. Sebaliknya, Jateng memacu berkembangnya Desa Mandiri dan Desa Maju untuk memacu perekonomian Jawa Tengah.
Untuk mewujudkannya, Gubernur Ahmad Luthfi melakukan intervensi. Menurutnya, semua kebijakan yang diambil pemerintah harus berujung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah termasuk di level desa.
Capaian indeks desa di Jawa Tengah, pada 2025 sudah tidak ada kategori desa sangat tertinggal. Sementara jumlah desa mandiri sekitar 28,27%, kemudian desa maju sebanyak 3.291 desa atau 50,2%, dan sebanyak 1.666 desa masuk kategori desa berkembang.
“Memang desa di Jawa Tengah itu adalah desa yang terbesar di Indonesia. Jumlahnya 7.810, di mana kualifikasi desa kita hampir 78% sudah mandiri, maju, dan berkembang. Hanya 15 desa yang tertinggal (yang menjadi prioritas intervensi agar naik kelas),” kata Ahmad Luthfi usai peringatan Hari Desa Nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis, 15 Januari 2026.
Ahmad Luthfi memaparkan, secara umum kondisi desa di wilayahnya. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, sekitar 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten/kota.
Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Sebagaimana yang Ahmad Luthfi sampaikan tentang desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.
Program desa yang dilakukan Pemprov Jateng sudah menunjukkan progres yang baik. Hasilnya ada 154 Kawasan Perdesaan yang terdiri dari 6 kawasan meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan juga peternakan. Kemudian ada 2.331 Desa Mandiri Energi, terdiri dari 2.138 Desa mandiri energi inisiatif, 165 desa mandiri energi berkembang dan 28 desa mandiri energi mapan. Selain itu ada 899 Desa dan Kampung Wisata, terdiri dari 685 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang dan 39 desa wisata maju.
Program tersebut juga didorong oleh program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan. Program ini sekaligus sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Total pada 2025 ada 76 desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah.
Sementara pada periode 2019-2025 total desa dampingan sebanyak 452 desa dengan total anggaran lebih kurang Rp112,5 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
“Di tempat kita punya desa-desa unggulan. Desa mandiri energi kita punya, di mana 60 persen energi dari gas alam dan biogas. Mandiri sampah kita punya, dan banyak lagi,” ujarnya.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi mengatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menjadi salah satu nafas perekonomian di Jawa Tengah. Di mana jumlah UMKM di Jawa Tengah sekitar 4,2 juta dengan sekitar 3 jutaan berada di wilayah kabupaten/kota, khususnya di pedesaan.
Di antara UMKM di pedesaan itu juga ada yang sudah menjadi Desa Ekspor, yakni desa yang memiliki usaha skala menengah dan mempunyai kualifikasi ekspor.
“Itu potensi desa yang perlu kita kembangkan. Artinya perlu kita tingkatkan lagi dinas koperasi dan UMKM, khususnya mereka yang UMKM menengah di mana ia punya kualifikasi ekspor. Kita guidance ini bekerja sama dengan kementerian perdagangan,” katanya.
Ahmad Luthfi mengatakan, puncak peringatan Hari Desa Nasional di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Boyolali, tersebut menjadi salah satu momentum untuk mendongkrak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah.
“Kami dengan segenap 38 juta masyarakat Jawa Tengah mengapresiasi atas kepercayaan
pemerintah. Ini akan menambah perkembangan situasi, terutama ekonomi mikro di Jawa Tengah,” katanya saat memberikan sambutan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan desa merupakan subjek pembangunan sebagaimana arahan Presiden Prabowo. Hari Desa Nasional merupakan momentum untuk menyatukan energi dalam membangun desa.
“Kita akan ciptakan supaya ekonomi desa bangkit dna tumbuh. Ini merupakan salah satu astacita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya membangun Indonesia. Landasan besar itu harus kita sematkan,” katanya.*
