Jakarta – Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengsinergikan kebijakan komunikasi pada masyarakat dengan Badan Komunikasi (BaKom) RI.
Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (6/2/2026) dipimpin oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakan, Data, dan Informasi Honi Havana, Staf Ahli Badan Komunikasi RI Kurnia Ramadhana, dan tim pengampu Kementrian Koordinator Bidang Polhukamhamimipas dari Deputi IV Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah.
“Kami menyambut baik kedatangan tim dari Bakom RI. Diharapkan pertemuan ini dapat menyinergikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan untuk menginformasikan kebijakan program strategis pemerintah,” jelas Honi Havana dalam pertemuan tersebut.
Dalam kegiatan ini, Deputi IV Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah memaparkan terkait Peraturan Presiden (Perpres) No.96 Tahun 2025, Badan Komunikasi Pemerintah merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk Presiden untuk mengarahkan komunikasi dan informasi terkait kebijakan serta program strategis pemerintah.
“Di Media Sosial terjadi perebutan ruang dan waktu, unsur-unsur pemerintah dan elemen masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap persatuan, keamanan bangsa dan kepentingan nasional harus turun dan bersama terlibat aktif, apabila tidak, maka sosial media akan didominasi oleh mereka yang menginginkan perpecahan dan kekisruhan bangsa Indonesia ini,” jelas Honi Havana.
Dalam pelaksanaannya, Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah bertugas melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian komunikasi antar instansi, termasuk pemantauan dan evaluasi guna memastikan penyampaian informasi pemerintah berjalan efektif, selaras, dan terintegrasi.
Selanjutnya, Salah satu tugas dan fungsi utama Bakom RI berperan mengoordinasikan dan mengendalikan komunikasi kebijakan strategis pemerintah, termasuk menyusun agenda bersama, mengelola isu penting, serta menangani komunikasi krisis. Selain itu, Deputi IV juga meningkatkan kapasitas tim komunikasi kementerian dan lembaga melalui konsultasi serta pelatihan berkala guna memastikan penyampaian informasi pemerintah berjalan selaras dan efektif.***
