SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pembentukan sembilan kabupaten/kota sebagai kawasan industri baru guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang siap mengawal sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar iklim investasi semakin kondusif.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, penguatan kawasan industri menjadi strategi utama menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayahnya.
“Kunjungan ini menjadi panduan bagi kita untuk memperkuat langkah-langkah strategis ke depan,” ujar Ahmad Luthfi usai menerima kunjungan kerja reses Komisi VII di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 20 Februari 2026.
Menurutnya, sembilan daerah yang akan mengajukan diri sebagai kawasan industri disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Dengan pendekatan berbasis potensi lokal, pengembangan industri diharapkan tidak terpusat di satu kawasan saja, melainkan tersebar dan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
“Macam-macam, tergantung wilayah dan potensi wilayahnya,” kata Gubernur. Kesembilan daerah yang berpotensi menjadi kawasan industri tersebut yakni Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, dan Kebumen.
Selain kawasan industri, lanjutnya, Pemprov Jateng juga memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya hampir empat juta unit. Ahmad Luthfi menilai, UMKM harus menjadi fondasi ekonomi daerah sekaligus didorong naik kelas melalui pendampingan, akses permodalan, hingga perluasan pasar.
“Ini harus tumbuh kembang menjadi perekonomian penggerak di basis bawah. Sehingga perlu ada pendampingan, modal, kemudian pemasaran, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Di sisi lain, ekonomi kreatif diproyeksikan sebagai sumber pertumbuhan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Pemprov juga memastikan penguatan terhadap lebih dari 1.000 desa wisata tidak berhenti pada pembentukan, melainkan dilanjutkan dengan pembinaan teknis, pengelolaan, pendanaan, dan promosi berkelanjutan.
“Seribu desa wisata sudah kita ciptakan. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Harus ada pembinaan teknis, penguatan pemasaran, pendanaan, pengelolaan, dan promosi,” tegas Luthfi.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menyatakan, DPR siap mengawal penguatan kawasan industri di Jawa Tengah, termasuk mendorong penyempurnaan regulasi apabila diperlukan.
Ia menyebut Jawa Tengah kini menjadi tujuan relokasi industri dari sejumlah daerah lain, terutama karena faktor upah yang kompetitif dan ketersediaan lahan.
“Jawa Tengah sekarang menjadi primadona investasi. Kawasan industri berkembang luar biasa, termasuk di Batang. Industri dari Jawa Barat dan Jakarta pasti bergeser ke Jawa Tengah karena upah kompetitif dan lahan masih tersedia,” ujarnya.
DPR juga menekankan pentingnya integrasi UMKM dengan ekosistem industri dan ekonomi kreatif agar pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas dan menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional.
Dengan dukungan legislatif dan penguatan kebijakan daerah, Jawa Tengah membidik transformasi ekonomi berbasis industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata sebagai pilar utama pertumbuhan berkelanjutan.*
