SEMARANG – Sedikitnya 62 anak penerima beasiswa Korea Selatan asal Jawa Tengah mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat deposit per anak Rp 200 juta.
Melihat persoalan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyiapkan langkah inovatif guna memastikan 62 anak berprestasi dari keluarga kurang mampu tersebut dapat berangkat studi ke Korsel.
Menghadapi syarat deposit rekening Rp200 juta per mahasiswa untuk pengurusan visa tersenut, Sumarno berencana menggandeng jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jateng sebagai “Bapak Asuh”.
“Uang itu hanya jaminan di rekening, tidak hilang. Saya akan mengajak teman-teman di Pemprov untuk menjadi Bapak Asuh, mungkin satu orang mendampingi satu anak,” ujar Sumarno usai menerima audiensi Universitas Di Chungoheongbuk-do Korea Selatan Terkait Penerima Beasiswa Sister Province di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu 15 April 2026.
Langkah ini diambil karena program beasiswa Sister Province ini memang didesain khusus untuk pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan beasiswa akademik lainnya, program ini berorientasi pada kompetensi kerja agar lulusannya kelak dapat mengangkat derajat ekonomi keluarga.
“Ini salah satu dari program kita untuk masalah pengentasan kemiskinan sebetulnya,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengupayakan keringanan biaya dari kampus tujuan, terutama untuk asrama mahasiswa. Dengan langkah ini, diharapkan lebih banyak peserta dapat terakomodasi.
“Kami juga minta bantuan karena asramanya adalah milik dari perguruan tinggi, kasih diskon lah supaya bisa ter-cover lebih banyak,” ujar Sumarno, mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).
Sekretaris Dinas Pendidikan Jateng, Syamsudin Isnaini, menambahkan dari 1.825 pendaftar, seleksi telah mengerucut menjadi 62 peserta yang akan mengikuti ujian kemampuan bahasa Korea (TOPIK) level 3 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada 17 Mei 2026. Hasil ujian ini akan menjadi penentu akhir keberangkatan ke Korea Selatan.
“Harapan kami nanti dengan jelasnya hasil dari anak-anak ini, kita bisa sesuaikan dengan anggaran yang ada,” ujarnya.
Dijelaskan, seluruh kebutuhan dasar program telah dianggarkan melalui APBD, mulai dari pelatihan, tes, hingga keberangkatan.
“Untuk biaya pendidikan dan keberangkatan, kami masih mampu menyesuaikan dengan sisa anggaran Rp2,7 miliar. Namun yang paling krusial adalah dana jaminan visa Rp200 juta per anak,” jelasnya.
Dengan asumsi seluruh 62 peserta lolos, lanjut Isnaini, kebutuhan dana jaminan bisa mencapai hampir Rp13 miliar. Saat ini, lembaga pelatihan kerja (LPK) telah berkomitmen membantu sekitar Rp5,5 miliar, sementara sisanya masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Untuk pengurusan visa satu anak membutuhkan deposit selama 3-4 bulan itu Rp 200 juta. Ini yang nanti akan jadi kendala,” katanya.
Sementara itu, Dekan Kantor Urusan Internasional Chungbuk Health & Science University, Lee Young Eun, mengapresiasi kesiapan Indonesia, khususnya Jawa Tengah, dalam menyiapkan peserta.
“Dari 10 negara yang kami kunjungi, Indonesia adalah yang paling siap. Ini hasil kerja keras pemerintah daerah,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 10 ribu mahasiswa asing telah menempuh studi di Chungcheongbuk-do melalui program serupa.
Hal senada disampaikan Direktur Kerja Sama Internasional kampus tersebut, You Young Oh. Ia mengaku terkesan dengan kualitas pelajar Jawa Tengah.
“Setelah wawancara, saya ingin membawa semua siswa ke Korea. Mereka luar biasa,” katanya.
Pihak universitas juga berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk peluang beasiswa tambahan dan program penempatan kerja bagi mahasiswa asing.*
