SEMARANG – Instrumen pertahanan negara tidak melulu berkaitan dengan aspek militer. Namun juga menyangkut kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman non-militer yang bersifat multidimensi, termasuk bencana alam.
Perubahan global memperlihatkan ancaman terhadap ketahanan nir militer, lebih nyata dan seringkali menimbulkan dampak yang lebih luas kepada masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Audiensi Tim Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 27 November 2025.
Tim Sosialisasi Dewan Pertahanan yang dipimpin Deputi Geostrategi Mayjend TNI Ari Yuliyanto, diterima Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).
Ari mengatakan, ancaman non militer antara lain, penyalahgunaan teknologi informasi, LGBT, narkoba, perdagangan manusia, dan bencana. Pertahanan nir militer dinilai penting sebagai upaya menghadapi ancaman non militer.
“Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang kami sasar dalam rangka sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara. Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke arah ancaman ketahanan nir militer, bencana alam sangat menonjol di Jawa Tengah,” jelas Ari.
Bencana menjadi ancaman dalam pertahanan non-militer karena ancamannya tidak menggunakan senjata militer. Akan tetapi dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
DPN akan melakukan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah, yang melibatkan TNI, Polri, dan Pemda. Harapannya, kebijakan umum ketahanan negara memberikan hal yang positif untuk kemajuan daerah, melalui solusi keutuhan, kedaulatan dan keselamatan bangsa.
Sumarno memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DPN. Menurutnya, peran Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai penyangga pangan nasional sekaligus industri, membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk DPN.
Dalam hal ketahanan pangan, Jateng membutuhkan asupan air yang cukup dengan dukungan ekosistem yang memadai. Ironisya, kerusakan lahan di kawasan pegunungan sangat memprihatinkan.
”Kemarin saya melakukan penanaman pohon di Taman Nasional Gunung Merapi dan kondisi lingkungannya sangat parah akibat galian pasir illegal. Padahal hutan menjadi penyedia air yang diperlukan bagi tanaman pangan,” beber Sumarno.
Sumarno juga berharap, sosialisasi yang dilakukan DPN memberikan motivasi kepada Jawa Tengah agar dapat menjaga situasi kondusif dan selalu adem ayem dari kegaduhan fisik.
“Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.**
