SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang ditandai dengan penggabungan sejumlah dinas strategis, termasuk urusan pertanian dan peternakan, untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, penataan organisasi tersebut bertujuan untuk mendukung akselerasi program prioritas daerah yang sejalan dengan visi dan misi nasional.
“Ini untuk akselerasi dan menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat. Contohnya, urusan pertanian digabung dengan peternakan. Jadi kita sesuaikan dengan visi misi pusat,” ujar Ahmad Luthfi usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 15 Januari 2026.
Pelantikan tersebut mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas. Dari total pejabat yang dilantik, 46 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang terdiri atas 37 pejabat yang dikukuhkan kembali dan sembilan pejabat hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, 380 pejabat dilantik sebagai Pejabat Administrator dan 623 sebagai Pejabat Pengawas.
Penataan SOTK meliputi penggabungan sejumlah urusan strategis, pembentukan dinas baru, serta penguatan fungsi perangkat daerah, khususnya di sektor infrastruktur.
Salah satu perubahan utama adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang mengintegrasikan tiga urusan dalam satu perangkat daerah. Dinas tersebut dipimpin Hanung Triyono.
Pemprov Jateng juga menggabungkan urusan pertanian dan peternakan dalam Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), termasuk sektor perkebunan. Dinas ini dipimpin oleh Defransisco Dasilva Tavares.
Sementara itu, penguatan sektor infrastruktur dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin Henggar Budi Anggoro.
Penataan organisasi juga berdampak pada sejumlah dinas strategis lainnya, seperti Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.
Ahmad Luthfi menegaskan, penyesuaian struktur organisasi turut diikuti dengan pengaturan kebutuhan kantor dinas. “Kantor dinas sudah kita bagi,” katanya.
Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan struktur baru serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi dengan integritas dan profesionalisme, terutama dalam melayani masyarakat, baik secara administratif maupun operasional,” ujarnya.
Selain itu, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku jabatan guna menciptakan birokrasi yang solid dan efektif.
“Siapapun pejabat baru harus bisa berkolaborasi dengan pejabat lainnya, sehingga tercipta birokrasi yang berbasis kerja tim,” katanya.***
