SEMARANG – Birokrasi pemerintah dituntut bertransformasi menjadi mesin pelayanan yang cepat, responsif, dan solutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus berperan sebagai problem solver, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 bertema “Mengembangkan Inovasi, Memperkuat Kolaborasi, Meneguhkan Integritas” di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, birokrasi pemerintah harus hadir sebagai birokrasi yang melayani, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang setara.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” ujarnya.
Ia menekankan, ASN tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan masyarakat. Kecepatan, responsivitas, dan kemampuan adaptasi menjadi kunci utama dalam menjalankan peran tersebut.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menyebut tantangan pembangunan di Jawa Tengah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kerja tim dan menerapkan konsep collaborative government. Dengan demikian diharapkan persoalan warga bisa ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.
Dicontohkan, dalam situasi darurat seperti banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, maupun persoalan sosial, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bergerak bersama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan arah pembangunan antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sinergi lintas level pemerintahan dinilai krusial agar program pembangunan benar-benar berdampak.
Selain infrastruktur fisik, Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan daerah juga harus menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, penguatan sumber daya manusia, dan layanan dasar.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, ia menilai pendekatan terpadu menjadi keharusan. Intervensi pemerintah tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi harus diiringi dengan penanganan stunting, akses pendidikan, bantuan sosial, serta penciptaan lapangan kerja.
“Kalau rumahnya dibangun tetapi anaknya stunting, tidak sekolah, dan orang tuanya tidak bekerja, maka kemiskinan tidak akan selesai,” ujarnya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, serta penerapan sistem merit dalam birokrasi. Ia memastikan tidak ada praktik titip-menitip dalam promosi maupun penempatan jabatan.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Seluruh upaya tersebut, lanjut dia, diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr Uswatun Hasanah SPd MPd, melaporkan forum tersebut diikuti jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT), eselon III, pejabat struktural, fungsional, serta ASN di lingkungan Pemprov Jateng, baik secara luring maupun daring. Forum ini digelar sebagai upaya memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan Jawa Tengah.*
