SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung program pemerintah pusat dalam mencetak pekerja migran Indonesia (PMI) sektor profesional. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, Jawa Tengah memiliki ekosistem pendidikan vokasi dan pelatihan yang kuat untuk menyiapkan tenaga kerja migran yang kompeten, terlindungi, dan mampu menjadi duta investasi Indonesia di luar negeri.
Komitmen tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, Jawa Tengah merupakan salah satu kantong terbesar pekerja migran Indonesia. Data penempatan PMI asal provinsi tersebut menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2021 tercatat sebanyak 17.440 PMI asal Jawa Tengah bekerja di luar negeri. Jumlah tersebut meningkat tajam menjadi 47.493 orang pada 2022 dan kembali naik menjadi 64.566 pada 2023. Pada 2024 jumlahnya mencapai 66.610 PMI, sementara pada 2025 tercatat 62.276 orang.
Beberapa daerah yang menjadi penyumbang terbesar PMI di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, dan Kebumen.
“Pekerja migran ini sebenarnya juga duta investasi kita di luar negeri. Jangan sampai mereka justru menjadi korban karena proses pemberangkatan yang tidak sesuai aturan,” kata Ahmad Luthfi.
Karena itu, Pemprov Jawa Tengah mendukung langkah Kementerian P2MI untuk memperkuat kapasitas pekerja migran sekaligus membangun ekosistem perlindungan yang menyeluruh. Menurutnya, kesiapan tersebut didukung oleh banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah.
Di Jawa Tengah terdapat berbagai fasilitas penyiapan tenaga kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, hingga politeknik yang dapat dimaksimalkan untuk mencetak pekerja migran profesional.
“Mulai dari kesiapan bahasa, pemahaman budaya negara tujuan, hingga keterampilan profesional harus disiapkan. Dengan begitu mereka benar-benar siap bekerja dan terlindungi,” ujarnya.
Ahmad Luthfi menambahkan, banyak persoalan PMI di luar negeri berawal dari proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur. Hal itu kerap membuat pekerja migran menghadapi berbagai masalah di negara tujuan.
“Kalau ekosistemnya sudah tertata dengan baik sejak awal, maka perlindungan terhadap pekerja migran juga akan lebih kuat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan kunjungannya ke Jawa Tengah merupakan langkah awal untuk memetakan potensi sarana dan prasarana penyiapan calon pekerja migran.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan sekitar 500.000 calon pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan di berbagai sektor profesional di luar negeri.
“Arahan Presiden jelas, kita ingin mengoptimalkan sekitar 500 ribu calon pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan di berbagai sektor profesional,” kata Dzulfikar.
Ia mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, baik untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri.
Menurutnya, perlindungan pekerja migran harus dilihat sebagai satu ekosistem yang utuh, mulai dari pendidikan vokasi, pelatihan bahasa, pengurusan dokumen, hingga proses penempatan kerja di negara tujuan.
Dzulfikar juga menilai kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan di Jawa Tengah sangat besar. Jika dihitung secara keseluruhan, daya tampung sekolah vokasi, BLK, SMK, hingga politeknik di provinsi tersebut mencapai sekitar 1,2 juta orang.
“Ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi kami. Jawa Tengah sangat siap mendukung arahan Presiden,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian P2MI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membentuk tim percepatan untuk menyusun berbagai agenda strategis dalam peningkatan kualitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia.*
