SURAKARTA – Percepatan perbaikan dan pemantapan infrastruktur jalan menjelang Idulfitri 2026 menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan arus mudik Lebaran, tetapi juga menjaga kelancaran pergerakan ekonomi serta iklim investasi di Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai menghadiri kegiatan Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
“Menjelang Lebaran, kita fokus pada infrastruktur. Dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten/kota, prioritas kita adalah memantapkan jalan,” ujar Luthfi.
Dijelaskan, konektivitas jalan yang baik merupakan prasyarat utama bagi kelancaran distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi semakin krusial menjelang Hari Raya, ketika pergerakan orang dan logistik meningkat signifikan.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saat ini kondisi jalan provinsi tercatat hampir 97 persen dalam kondisi mantap, sementara jalan kabupaten dan kota mencapai sekitar 87 persen. Gubernur mengatakan, masih terdapat tantangan serius, terutama akibat tingginya curah hujan yang kerap mempercepat kerusakan jalan.
“Tantangan kita adalah curah hujan tinggi,” ujarnya.
Persoalan kerusakan jalan tersebut juga tercermin dari keluhan masyarakat di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sragen, misalnya, seorang kepala desa sempat melakukan aksi simbolik mandi lumpur setelah terpeleset di jalan rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen kemudian langsung menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada ruas jalan utama Mlale-Ngepringan.
Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur jalan menjelang Idulfitri dan puncak arus mudik. Evaluasi itu dilakukan mengacu pada roadmap pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.
“Menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita akan lakukan evaluasi. Sesuai roadmap 2025, infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan jalan kabupaten harus clear dari public complain,” tegasnya.
Menurut dia, kepastian kondisi jalan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang andal dibutuhkan untuk mendukung kawasan industri, pariwisata, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, termasuk Solo Raya yang tengah didorong sebagai kawasan aglomerasi ekonomi.
Sementara itu, untuk jalan desa dan jalan lingkungan, Ahmad Luthfi menegaskan, kewenangan perbaikan berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota. Meski demikian, koordinasi lintas pemerintah daerah tetap dilakukan agar persoalan infrastruktur dasar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Untuk jalan desa dan lainnya, itu menjadi kewenangan dan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” katanya.
Gubernur berharap, percepatan perbaikan jalan dan penguatan koordinasi antarwilayah mampu menjaga konektivitas Jawa Tengah. Dengan demikian, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas investasi dan pariwisata dapat berjalan optimal, khususnya menjelang momentum Lebaran.***
