SEMARANG – Penurunan dana transfer ke daerah tidak mengubah arah program prioritas Pemprov Jateng pada 2026. Seluruh agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi fokus utama.
“Terkait adanya transfer ke daerah, tidak ada perubahan terhadap program prioritas. Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kamis, 20 November 2025.
Gubernur menyampaikan hal itu usai menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng.
Gubernur menegaskan fokus pembangunan tahun depan tetap mengarah pada ketahanan pangan.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026 yang menunjukkan tren positif, meski di tengah tantangan penurunan dana transfer.
Dijelaskan, dalam rancangan yang disetujui, berbagai indikator ekonomi Jateng mencatatkan penguatan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37%, naik dari 4,93% pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan capaian itu, kata Gubernur, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5–6 persen, dengan inflasi yang terjaga di angka 2,86%.
Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin turun menjadi 9,48%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,78% menjadi 4,66%. Tren ini dinilai menjadi fondasi kuat dalam prioritas pembangunan 2026.
Di sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan naik 3,04% menjadi Rp 23,74 triliun, sementara belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%.
Pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp 414,5 miliar, yang terdiri dari penerimaan Rp 484,5 miliar dan pengeluaran Rp 70 miliar. Pemprov juga memperkuat strategi PAD melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi aset, dan peningkatan layanan Samsat.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menjelaskan, penyesuaian anggaran tahun depan dipengaruhi penurunan dana transfer pusat.
“Prioritas anggaran tahun ini masih mengacu pada visi Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Namun jumlah anggaran memang turun karena adanya penurunan dana transfer sekitar Rp1,52 triliun,” ujar Sumanto.
Menurutnya, total anggaran yang sebelumnya Rp 24,48 triliun kini berada di kisaran Rp 23,16 triliun.
Terkait sektor pertanian, ia menyebut perlu pembahasan lanjutan.
“Memang belum maksimal karena ada penurunan pada sektor-sektor prioritas yang terkait visi Gubernur. Nantinya perlu ada penambahan dalam pembahasan lanjutan,” jelasnya.
Sumanto menambahkan, sebagian besar sektor mengalami penurunan mengikuti total anggaran.
“Dampaknya memang membuat program-program tidak bisa berjalan maksimal. Namun kemungkinan akan ada program pusat yang turut membiayai,” katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Jateng juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.*
