Zonajateng.id – Menjelang bulan Ramadan, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Tengah berpotensi mengalami perubahan. Peningkatan kebutuhan konsumsi, pergeseran aktivitas kerja, hingga tekanan biaya hidup kerap memunculkan kerentanan baru, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Kondisi ini menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko yang mengingatkan pemerintah daerah agar lebih peka membaca potensi kerentanan sosial yang biasanya meningkat pada periode tersebut.
Heri menilai, Ramadan bukan hanya momentum keagamaan, tetapi juga fase sosial-ekonomi yang membutuhkan kesiapsiagaan kebijakan.
Ia mengatakan, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan naiknya harga bahan kebutuhan pokok, meningkatnya beban rumah tangga, serta bertambahnya kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial jangka pendek.
“Tak hanya disambut dengan suka cita dan kedamaian beribadah, Ramadan juga membawa dinamika tersendiri. Pemerintah daerah perlu membaca potensi kerentanan sejak awal agar intervensi kebijakan bisa lebih tepat waktu dan tidak bersifat reaktif,” kata Heri.
Ia menyoroti bahwa berdasarkan data sosial dan ekonomi terbaru, masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap guncangan harga dan pendapatan. Seperti pekerja sektor informal, buruh harian, pedagang kecil, serta keluarga dengan penghasilan tidak tetap.
Dalam situasi seperti ini, lonjakan kebutuhan konsumsi berpotensi memperlebar tekanan ekonomi rumah tangga. Terlebih jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang sensitif.
Heri juga mengingatkan bahwa kerentanan sosial menjelang Ramadan tidak selalu tampak dalam angka kemiskinan semata.
“Banyak keluarga yang secara statistik berada sedikit di atas garis kemiskinan justru rentan terdorong ke kondisi sulit akibat kenaikan harga pangan atau berkurangnya pendapatan sementara,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih jeli memanfaatkan data sosial sebagai dasar perencanaan kebijakan.
Selain aspek ekonomi, Heri menilai kerentanan sosial juga berkaitan dengan akses layanan dasar.
Lonjakan aktivitas masyarakat menjelang dan selama Ramadan kerap berdampak pada kebutuhan layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga stabilitas lingkungan sosial di tingkat komunitas.
Menurutnya, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi penting agar respons yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain itu, ia juga menilai, kebijakan yang hadir lebih awal akan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah persoalan membesar.
“Kerentanan sosial tidak boleh dipandang sebagai kejadian musiman semata. Ini harus menjadi bagian dari perencanaan sosial yang berkelanjutan, terutama pada momentum-momentum krusial seperti Ramadan,” ujarnya.
Heri berharap, dengan kesiapsiagaan dan kepekaan pemerintah daerah, Ramadan dapat dijalani masyarakat dengan lebih tenang dan aman.
Tak hanya itu, menurutnya, keberhasilan pemerintah bukan hanya terlihat dari stabilitas angka, tetapi dari kemampuan kebijakan hadir melindungi kelompok paling rentan di saat kebutuhan mereka meningkat.***
