SEMARANG – Sebanyak 75,4 juta liter air bersih telah didistribusikan ke masyarakat terdampak kekeringan di 33 kabupaten/kota Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini memperluas penanganan, tidak hanya memastikan kebutuhan air warga terpenuhi, tetapi juga menjaga lahan pertanian agar kekeringan tidak mengganggu produksi pangan.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah disalurkan selama periode 5 Juni hingga 28 September 2026. Distribusi tersebut menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan, dengan total penerima manfaat mencapai 1.557.333 KK atau 2.341.548 jiwa.
Air bersih tersebut disalurkan melalui berbagai sumber dan dukungan. Sebanyak 36.448.900 liter berasal dari dukungan APBD Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota, 259.000 liter dari APBN, serta 38.755.100 liter dari dukungan CSR dan NGO.
Sejumlah daerah tercatat menerima distribusi air bersih dalam jumlah besar, antara lain Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanganan kekeringan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, PMI, TNI-Polri hingga sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI-Polri bergerak. Untuk masyarakat kita lakukan tangkinisasi (air bersih) di beberapa daerah dan sudah didistribusikan,” kata Ahmad Luthfi, Rabu, 30 September 2026.
Menurutnya, persoalan kekeringan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Dampaknya terhadap lahan pertanian dan produktivitas pangan juga harus segera diantisipasi.
Karena itu, Luthfi meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota, jajaran pemerintah daerah, serta TNI untuk memetakan lahan pertanian yang terdampak kekeringan sekaligus menentukan kebutuhan intervensi air.
Langkah tersebut, antara lain, dilakukan melalui optimalisasi jaringan irigasi, sumurisasi dan pipanisasi untuk membantu mengalirkan air ke lahan pertanian yang membutuhkan.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.
Luthfi menegaskan, pemetaan diperlukan agar intervensi tidak dilakukan secara parsial. Lahan pertanian yang terdampak harus diketahui secara rinci sehingga dukungan air dapat diarahkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan demikian, penanganan kekeringan di Jawa Tengah diarahkan pada dua sisi sekaligus: menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan mempertahankan produktivitas pertanian sebagai penopang ketahanan pangan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. Masyarakat diminta menggunakan air secara hemat mengingat kebutuhan air bersih meningkat di sejumlah wilayah.
Taj Yasin mengatakan, Pemprov Jateng juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila kondisi kekeringan semakin parah. Salah satunya dengan mengajukan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain itu, percepatan pembangunan dan penguatan tanggul serta bendungan terus didorong agar lebih banyak air dapat ditampung ketika hujan kembali turun.
“Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani juga sudah disiapkan asuransi gagal panen,” kata Taj Yasin.***
