SEMARANG – Gubernur Ahmad Luthfi melantik 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/4/2026). Pelantikan dilaksanakan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, mencakup 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama. Dari total tersebut, 13 pejabat mendapatkan promosi, sementara 13 lainnya mengalami rotasi jabatan.
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan, rotasi merupakan hal wajar dalam organisasi guna menjaga kinerja birokrasi tetap dinamis dan produktif.
“Mutasi atau rotasi adalah hal yang wajar untuk kesegaran organisasi. Birokrasi harus sehat, berdaya guna, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Luthfi, yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).
Ia mengingatkan, setiap jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada institusi, tetapi juga secara moral dan spiritual. Karena itu, para pejabat diminta bekerja dengan integritas, profesionalitas, dan memberi nilai tambah bagi organisasi.
Ahmad Luthfi menegaskan, proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan melalui sistem merit dan telah diverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Menurutnya, proses tersebut menjadi dasar legitimasi pengangkatan jabatan para pejabat yang dilantik.
Gubernur juga menegaskan tidak ada praktik titipan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Prinsip itu, kata dia, harus menjadi patokan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini tolong jadikan patokan kita untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” tegasnya.
Gubernur meminta para pejabat baru, terutama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjebak pada birokrasi yang panjang dan melelahkan.
Menurutnya, birokrasi tidak boleh terjebak dalam prosedur berbelit, terutama dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Birokrasi harus hadir untuk melayani, bukan sekadar menjalankan urusan administratif.
“Kami ingin birokrasi kita itu melayani, bukan mempersulit,” tandasnya.
Ia meminta kepala OPD yang baru dilantik segera melakukan perubahan di unit kerja masing-masing. Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap pelayanan dan keluhan masyarakat. Ia mewanti-wanti agar tidak ada keluhan publik yang dibiarkan terlalu lama tanpa jawaban. Aduan masyarakat harus ditindaklanjuti dalam waktu 1×24 jam.
“Tidak boleh ada komplain publik yang dibiarkan. Semua harus terjawab cepat,” katanya.
Seluruh fungsi pelayanan pemerintah, lanjut dia, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga urusan pemerintahan daerah, harus mampu menekan potensi keluhan masyarakat.
Kritik dari publik harus diterima sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja.
Ahmad Luthfi menegaskan, pejabat yang baru dilantik harus langsung membawa nilai tambah dan perubahan setelah kembali ke unit kerja masing-masing. Meski orang yang mengisi jabatan bisa berganti, birokrasi harus tetap berjalan dan semakin baik.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyinggung capaian Jawa Tengah yang dinilai baik berkat kolaborasi antarlembaga dan OPD. Menurutnya, kolaborasi tersebut harus terus diperkuat agar kinerja pembangunan dan pelayanan publik semakin meningkat.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah nama mengisi posisi strategis, antara lain Muhammad Masrofi sebagai Kepala Bapenda, Harso Susilo sebagai Kepala Badan Kesbangpol, serta Dwianto Pryonugroho sebagai Kepala BPKAD.
Selain itu, Widi Hartanto dipercaya memimpin Dinas Ketahanan Pangan, dr Zulfachmi Wahab sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dan Aria Chandra Destianto sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Pada level biro, jabatan diisi antara lain oleh Yasip Khasani sebagai Kepala Biro Organisasi, Edy Iswanto sebagai Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama, serta Johan Hadiyanto sebagai Kepala Biro Perekonomian.
Adapun Urip Sihabudin sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jateng dan Agung Hariyadi sebagai Sekretaris DPRD Jateng.
Tak hanya itu, jabatan direktur dan wakil direktur di sejumlah rumah sakit daerah turut diisi. Yunita Dyah Suminar menjadi Direktur RSUD Dr Moewardi, Sumonoadi Singosurandono sebagai Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, Ikhwan Hamzah dilantik menjadi Direktur RSJD Dr Amino Gondohutomo, dan Setyowati Raharjo sebagai Direktur RSJD Dr Arif Zainudin.
Satu pejabat lainnya, Dyah Lukisari, dilantik sebagai Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.***
