SEMARANG – Belasan mahasiswa UIN Walisongo membentangkan poster bertuliskan “Semarang Menolak Tenggelam” di tengah Orasi Kebangsaan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen pada Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), Selasa, 18 Agustus 2026.
Alih-alih meminta poster diturunkan, Taj Yasin yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi justru menghentikan orasinya dan mengajak mahasiswa yang membawa poster tersebut maju ke depan. Ia meminta mereka menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan.
“Sini, ada adik-adik yang di belakang coba yang bawa spanduk ke sini satu. Maju satu. Ada yang ingin menyampaikan?” kata Taj Yasin di Lapangan Kampus 3 UIN Walisongo.
Jolang Teja Manah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) angkatan 2024, kemudian maju. Ia menjelaskan, poster tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap persoalan penurunan tanah dan banjir rob yang masih terjadi di kawasan pesisir Semarang.
Jolang mengatakan, berdasarkan kajian mahasiswa FISIP, penurunan tanah menjadi salah satu persoalan serius di kawasan pesisir. Ia menyinggung ekstraksi air tanah dan industrialisasi sebagai faktor yang perlu diperhatikan.
Ia kemudian membawa persoalan tersebut ke kondisi Mangkang Wetan. Menurut Jolang, kawasan itu terdampak banjir rob yang berpengaruh terhadap permukiman dan mata pencaharian warga.
“Bisa teman-teman bayangkan, ada mata pencaharian warga Mangkang Wetan dan beberapa pemukiman itu jadi laut gara-gara dihimpit oleh KIW dan KIK,” ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Taj Yasin menggali lebih jauh kajian yang dilakukan mahasiswa, termasuk kondisi wilayah lain yang juga menghadapi rob.
Ia menjelaskan, penanganan rob di kawasan pesisir Semarang telah dilakukan secara bertahap. Ia mencontohkan kawasan Kaligawe yang sebelumnya kerap tergenang rob, tetapi kini kondisinya sudah jauh berkurang.
Namun, persoalan rob kemudian lebih banyak bergeser ke kawasan timur, terutama wilayah perbatasan Semarang-Demak.
“Dulu tiap tahun rob, bukan hanya tiap tahun, tiap masa-masa rob. Sekarang teralih ke timur. Artinya apa? Di situlah penanganan kita,” katanya.
Untuk menangani kawasan pesisir, Pemprov Jateng menjalankan pembangunan Hybrid Sea Wall. Program tersebut telah dianggarkan dan mulai dilakukan di sejumlah wilayah.
Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu, pengembangan Hybrid Sea Wall juga melibatkan kajian perguruan tinggi. Universitas Diponegoro (Undip), kata dia, turut memberikan masukan mengenai metode penanganan kawasan pesisir.
“Dari kampus memberikan masukan kepada kita. Undip memberikan metodenya. Ada yang namanya Hybrid Sea Wall,” ujarnya.
Hybrid Sea Wall, lanjut Taj Yasin, telah diterapkan di sejumlah wilayah, antara lain Jepara, Demak, dan Pemalang. Namun, penanganan persoalan rob dengan cakupan kawasan pesisir yang luas membutuhkan anggaran jauh lebih besar daripada kemampuan pemerintah provinsi.
“Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mungkin menangani ini sendiri karena anggarannya tidak lagi berbicara satu, 10, 100 miliar, tetapi ini sudah di angka triliun,” ujarnya.
Karena kebutuhan penanganannya sangat besar, Pemprov Jateng kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas penanganan kawasan pesisir. Upaya tersebut mendapat dukungan melalui program Giant Sea Wall yang dicanangkan Presiden.
Taj Yasin mengatakan, Giant Sea Wall menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat untuk kawasan Semarang. Penanganannya tidak hanya berkaitan dengan Kota Semarang, tetapi juga kawasan pesisir yang saling terhubung seperti Demak, Jepara, dan Kendal.
“Kalau kita bicara Semarang sebenarnya bukan hanya Semarang, tetapi kita juga bicara tentang Demak, kita bicara tentang Jepara, kita bicara tentang Kendal,” katanya saat ditemui seusai acara.
Menurut Taj Yasin, tim pemerintah pusat dan daerah telah melakukan survei dan pemetaan untuk menentukan titik-titik yang akan ditangani. Kajian tersebut juga melibatkan perguruan tinggi.
“Giant Sea Wall yang diprogramkan oleh Bapak Presiden, salah satu yang menjadi prioritas adalah Semarang,” katanya.
Pelaksanaan Giant Sea Wall yang sebelumnya diharapkan dapat dimulai pada 2026 mengalami penyesuaian dan kini diproyeksikan mulai pada 2027.
Taj Yasin mengatakan, penanganan rob tidak hanya mengandalkan proyek berskala besar. Pemerintah provinsi tetap menjalankan langkah yang dapat dilakukan sesuai kemampuan daerah, sekaligus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat dan perguruan tinggi.
Selain persoalan rob, Pemprov Jateng juga menyiapkan dukungan pemenuhan air bersih bagi masyarakat pesisir melalui program desalinasi. Air laut diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air bersih.
“Kita tangani, kita sediakan air bersihnya. Ada yang namanya desalinasi,” katanya.
Program tersebut telah disiapkan di sejumlah wilayah pesisir Jawa Tengah, antara lain Brebes, Demak, Jepara, dan Rembang.
Taj Yasin juga mengajak mahasiswa dan perguruan tinggi untuk tidak berhenti pada penelitian dan kritik terhadap persoalan rob. Ia berharap kajian kampus dapat dilanjutkan menjadi rekomendasi dan solusi yang bisa diterapkan pemerintah.
Ia bahkan membuka ruang kolaborasi agar mahasiswa dan perguruan tinggi ikut memetakan persoalan, menentukan metode penanganan, hingga memberikan masukan terhadap pembangunan infrastruktur pesisir.
“Kalau panjenengan hanya meneliti banjirnya saja, enggak punya solusi. Yuk, ke kantor daerah saya. Kita ciptakan, kita petakan mana saja, metodenya bagaimana, pembangunannya bagaimana,” katanya.
Taj Yasin menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik mahasiswa. Namun, ia berharap kritik tersebut berjalan beriringan dengan gagasan penyelesaian persoalan.
“Boleh kritik. Tapi kalau ditanya solusinya apa, kami sudah memulai,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi perguruan tinggi yang selama ini memberikan kajian dan masukan kepada pemerintah dalam menangani persoalan pesisir.
“Terima kasih juga kampus-kampus yang memberikan masukan kepada kita. Yuk, kita tangani sedikit-sedikit,” katanya.
Setelah mendengarkan penjelasan Taj Yasin, Jolang kemudian berpamitan dan mencium tangan Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut. Dialog itu menjadi bagian dari Orasi Kebangsaan PBAK UIN Walisongo Semarang 2026 yang mempertemukan kritik mahasiswa dengan penjelasan pemerintah mengenai penanganan rob dan persoalan masyarakat pesisir.***
