Semarang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan bahwa kemiskinan dan kebodohan masih menjadi persoalan mendasar yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, kedua persoalan tersebut saling berkaitan dan dapat menghambat kemajuan masyarakat maupun pembangunan daerah.
Heri mengatakan, kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan. Persoalan tersebut juga menyangkut keterbatasan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, keterampilan, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf perekonomian.
Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi dapat membuat masyarakat semakin sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Karena itu, ia menilai penanganan kedua persoalan tersebut harus dilakukan secara bersamaan melalui kebijakan yang terintegrasi.
“Musuh utama kita saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kedua hal ini harus menjadi musuh bersama yang kita lawan secara masif dan berkelanjutan,” tegas Heri.
Menurut politisi yang akrab disapa Heri Londo itu, Jawa Tengah tidak akan mampu mencapai kemajuan yang optimal apabila persoalan kemiskinan dan kesenjangan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
“Tanpa mengatasinya, sulit bagi Jawa Tengah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing,” lanjutnya.
Heri menyoroti masih adanya tantangan terkait kemiskinan ekstrem dan kesenjangan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan serta daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi fokus dalam penyusunan arah pembangunan ke depan.
Ia menilai pendidikan berkualitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu berjalan beriringan. Pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat program pengentasan kemiskinan melalui berbagai sektor, mulai dari peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Keberhasilan mengatasi kebodohan akan secara otomatis membantu mengurangi kemiskinan secara struktural,” ujarnya.
Selain peran pemerintah, Heri juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya tersebut. Masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, pelaku usaha dan seluruh elemen daerah dinilai perlu mengambil bagian dalam membangun gerakan bersama.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Kolaborasi yang kuat diperlukan agar program pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan dampak nyata.
“Jika kita berhasil mengalahkan kemiskinan dan kebodohan, maka Jawa Tengah akan melaju menjadi provinsi yang maju dan inklusif. Ini tanggung jawab kita bersama untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Ke depan, Heri berharap pemerintah bersama DPRD dapat terus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih progresif dan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di seluruh wilayah Jawa Tengah.
