SEMARANG – Program Sekolah Rakyat di Jawa Tengah kini telah menampung 2.692 siswa yang tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menekan angka putus sekolah.
“Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi,” kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI dalam diskusi perencanaan dan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah, di ruang kerjanya di Semarang, Rabu, 5 Agustus 2026.
Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus mengawal program Sekolah Rakyat karena menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Harus kita kawal karena ini adalah gagasan presiden kita yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin, sehingga sekolah rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil,” katanya.
Lebih jauh, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, Jawa Tengah telah memiliki pengalaman mengelola sekolah berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Saat ini terdapat tiga sekolah berasrama penuh di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga, serta 15 sekolah semi-boarding.
“Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027 terdiri atas 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA.
Seluruhnya telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Mereka tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, serta Kota Semarang.
Selain itu, enam Sekolah Rakyat rintisan juga telah berjalan di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.
Imam menjelaskan, penerimaan siswa pada jenjang SMP dan SMA hampir seluruhnya telah memenuhi kuota. Sementara itu, penerimaan siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD) masih menghadapi tantangan karena banyak orang tua yang belum siap melepas anak usia enam hingga tujuh tahun untuk tinggal di asrama.
Untuk mengoptimalkan kapasitas sekolah, lanjut Imam, Kementerian Sosial memberikan kebijakan agar kuota yang belum terisi pada jenjang SD dapat dialihkan menjadi tambahan rombongan belajar di jenjang SMP dan SMA.
Imam mengatakan, pengembangan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah akan terus dilakukan seiring kesiapan lahan di sejumlah daerah. Saat ini, selain 10 Sekolah Rakyat permanen yang telah beroperasi, pemerintah juga tengah memproses pembangunan di sejumlah kabupaten lain agar jangkauan layanan pendidikan semakin luas.
Menurutnya, apabila seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah nantinya memiliki Sekolah Rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35 ribu siswa. Namun, jumlah itu masih belum sepenuhnya mencakup seluruh anak dari keluarga miskin maupun anak putus sekolah, sehingga pengembangannya akan dilakukan secara bertahap.***
