SEMARANG – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, pengamat politik menilai kinerja pemerintahan daerah menunjukkan orientasi kerja yang kuat, meski masih membutuhkan penguatan pada aspek komunikasi publik. Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, menyebut filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih” tercermin dalam gaya kepemimpinan Luthfi-Yasin pada tahun pertama pemerintahan.
“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujar Nur Hidayat dalam dalam Forum Group Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Luthfi-Yasin di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin sore, 23 Februari 2026. Acara yang dikemas Ngabuburit Jurnalis itu diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT).
Menurutnya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini. Namun demikian, ia menegaskan sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Publikasi tetap diperlukan dalam kerangka kepentingan deliberatif dan akuntabilitas demokrasi.
“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Ia menilai capaian kinerja Pemprov Jawa Tengah selama satu tahun terakhir yang disampaikan melalui data dan angka masih berada pada batas kuantitatif. Menurutnya, capaian tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif agar sejalan dengan persepsi publik.
“Prestasi tidak cukup hanya kuantitatif. Harus ada proses kualifikasi melalui persepsi publik. Di sinilah pentingnya amplifikasi kinerja agar masyarakat tahu, menilai, lalu berpartisipasi,” tambahnya.
Nur Hidayat menekankan, publikasi kinerja bukan semata soal pencitraan, melainkan sarana memperkuat legitimasi pemimpin dan mencegah resistensi sosial. Dukungan publik, lanjutnya, menjadi kunci meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Relasi antara pemimpin dan rakyat bersifat kontraktual. Rakyat membayar pajak dan memberi mandat, sementara pemimpin wajib melindungi, melayani, dan menyejahterakan. Hak untuk tahu (right to know) adalah bagian dari hak asasi warga,” tegasnya.
Ia menilai periode satu tahun masa pemerintahan masih relatif singkat. Namun demikian, capaian awal dinilai penting sebagai modal dasar bagi Luthfi-Yasin untuk melangkah lebih jauh.
“Satu tahun memang pendek, masih ada empat tahun ke depan. Tapi capaian ini penting sebagai fondasi. Tinggal bagaimana ke depan pendekatan kualitatif diperkuat agar persepsi publik sebanding dengan capaian kuantitatifnya,” kata Nur Hidayat.
Ia menyimpulkan, filosofi sepi ing pamrih rame ing gawe yang melekat pada kepemimpinan Luthfi-Yasin sudah tepat, namun perlu dimaknai secara kreatif dengan membuka ruang komunikasi publik yang lebih kuat.
“Pemimpin berhak bekerja dengan tenang, tapi rakyat juga berhak tahu apa yang dikerjakan oleh pemimpin yang telah mereka pilih,” ungkapnya.*
