Zonajateng.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik guna memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterlibatan publik tidak hanya dibutuhkan saat perencanaan, tetapi juga dalam proses pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan.
“Masyarakat memiliki hak sekaligus peran untuk ikut mengawasi kebijakan publik. Dengan pengawasan bersama, kita bisa memastikan program berjalan sesuai tujuan,” ujarnya dalam keterangannya.
Ia menilai, pengawasan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, termasuk potensi penyimpangan, keterlambatan pelaksanaan, maupun ketidaktepatan sasaran program.
Selain itu, ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kanal pengaduan yang telah disediakan pemerintah sebagai sarana menyampaikan aspirasi maupun laporan. Dengan cara tersebut, setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan terukur.
“Gunakan kanal resmi untuk menyampaikan masukan atau laporan. Ini penting agar setiap aduan bisa diproses dan ditindaklanjuti dengan baik,” tegas Sekretaris DPD Gerindra Jateng tersebut.
Wakil Ketua DPRD juga mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab, dengan didukung data dan informasi yang akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ia menambahkan, peran tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga akademisi sangat penting dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan berdampak positif,” ujar Heri Londo, sapaan akrabnya.
Ia berharap, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kualitas kebijakan publik di Jawa Tengah dapat terus membaik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.
“Pengawasan bersama akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong pemerintahan yang lebih baik,” pungkas Heri.*
