Zonajateng.id – Dampak cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi di Jawa Tengah tidak hanya berpengaruh pada infrastruktur dan aktivitas ekonomi, tetapi juga mulai dirasakan secara langsung oleh dunia pendidikan, khususnya anak-anak sekolah.
Hal ini menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, yang menekankan pentingnya peran sistem pendidikan dalam merespons kondisi tersebut secara adaptif.
Menurut Heri, cuaca ekstrem—seperti hujan dengan intensitas tinggi, banjir dan angin kencang—telah memengaruhi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sejumlah daerah. Mulai dari akses ke sekolah yang terganggu, kerusakan fasilitas pendidikan, hingga meningkatnya risiko keselamatan siswa.
“Anak sekolah adalah kelompok yang paling rentan ketika cuaca ekstrem terjadi. Karena itu, pendidikan tidak boleh berdiri terpisah dari isu mitigasi dan perlindungan,” ujar Heri di Semarang.
Ia menilai, selama ini respons terhadap cuaca ekstrem di sektor pendidikan masih cenderung reaktif, misalnya dengan meliburkan sekolah ketika kondisi sudah memburuk. Padahal, menurutnya, dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan berjangka panjang.
Heri mendorong agar pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan satuan pendidikan. Baik melalui perbaikan infrastruktur sekolah yang ramah cuaca ekstrem, penyesuaian kebijakan pembelajaran, maupun penguatan literasi kebencanaan bagi siswa dan tenaga pendidik.
“Sekolah harus menjadi ruang yang aman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sistem. Ketika cuaca ekstrem datang, anak-anak tetap terlindungi hak belajarnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor antara dinas pendidikan, BPBD, dinas pekerjaan umum, hingga pemerintah desa. Menurut Heri, tanpa sinergi yang kuat, upaya melindungi anak sekolah dari dampak cuaca ekstrem akan berjalan parsial.
Dalam konteks kebijakan daerah, Heri menilai adaptasi sektor pendidikan terhadap perubahan iklim perlu masuk dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam penganggaran. Hal ini mencakup perawatan gedung sekolah, sistem drainase lingkungan sekolah, hingga skema pembelajaran alternatif ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan.
“Pendidikan tidak boleh menjadi korban dari situasi yang sebenarnya bisa diantisipasi. Adaptasi itu bagian dari tanggung jawab kebijakan,” kata Heri.
Selain aspek teknis, Heri juga menekankan dimensi psikososial anak. Gangguan sekolah akibat bencana atau cuaca ekstrem, menurutnya, dapat berdampak pada kondisi mental dan motivasi belajar siswa jika tidak ditangani dengan baik.
Ia berharap, ke depan, sistem pendidikan di Jawa Tengah semakin tangguh menghadapi risiko iklim, sehingga anak-anak tetap mendapatkan hak belajar secara layak dan aman.
“Ketahanan pendidikan adalah bagian dari ketahanan sosial. Kalau kita ingin generasi muda kuat, sistemnya juga harus siap menghadapi perubahan,” pungkas Heri.***
