SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kegiatan atau program pemerintah provinsi harus mendapatkan pengawasan bersama dan evaluasi dari seluruh stakeholder agar sesuai dengan perencanaan. Salah satunya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.
“BPKP telah melakukan pengawasan dan investigasi selama lima tahun, (hasilnya) diberikan kepada kami. Ini evaluasi yang kami harapkan,” kata Ahmad Luthfi saat menerima Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Tri Handoyo, di ruang kerjanya, Rabu, 9 April 2025.
Luthfi meminta agar BPKP Jawa Tengah tetap melakukan pengawasan seluruh kegiatan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama proses pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan.
“Ke depan roadmap kita minimal memiliki landasan pijak. Mana yang perlu dilakukan peningkatan dan bagaimana distribusi prosesnya di wilayah kita,” katanya.
Dijelaskan, perencanaan pembangunan di Jawa Tengah selama lima tahun ke depan sudah dirancang. Pada 2025 ini, fokus pembangunan diarahkan pada layanan dasar dan infrastruktur. Desa menjadi basis dalam pembangunan daerah di Jawa Tengah.
“Penting sekali untuk BPKP melakukan audit dan investigasi, sehingga ke depan tidak ada lagi penyelewengan roadmap yang akan datang, termasuk perencanaan yang kita lakukan,” jelas Luthfi.
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Tri Handoyo mengatakan, hasil pengawasan selama lima tahun terakhir sudah diserahkan kepada Gubernur Ahmad Luthfi. Di dalamnya terdapat resume terkait evaluasi aktivitas pembangunan di Jawa Tengah. Termasuk program-program prioritas pemerintah terkait kemiskinan, pemerataan tenaga kesehatan, pengangguran, dan infrastruktur.
“Kalau rekomendasinya hampir sama dengan yang disampaikan Pak Gubernur. Sudah disiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam sektor pengawasan,” katanya.
BPKP menyatakan, siap membantu pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah sesuai dengan kompetensinya. Di antaranya pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di Jawa Tengah selama lima tahun mendatang.
“Program apa pun kami siap melakukan pengawasan untuk membantu Gubernur mencapai visi misinya untuk provinsi Jawa Tengah,” ungkapnya.*
