SEMARANG – Sebanyak 36.891 petugas diterjunkan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi meminta masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang jujur dan faktual, karena hasil pendataan tersebut akan menjadi fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, menarik investasi, hingga membuka lapangan kerja baru.
Pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 itu melibatkan 36.891 petugas yang disebar ke seluruh wilayah Jawa Tengah, guna memetakan kondisi ekonomi daerah secara akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Permintaan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sejumlah kepala daerah, serta jajaran BPS se-Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi yang memimpin Jateng duet Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menegaskan, data menjadi fondasi utama dalam membaca kondisi ekonomi dan merumuskan arah pembangunan. Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS. Karena data akan memberikan fakta,” kata Luthfi.
Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memetakan potensi ekonomi secara lebih akurat. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan selaras antarwilayah.
“Setelah 2,5 bulan, kita bisa memetakan tentang daerah kita, ekonomi Jawa Tengah gambarannya seperti apa. Ini penting agar kita semuanya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi ini basisnya adalah data,” ujarnya.
Luthfi juga meminta bupati, wali kota, serta seluruh aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan pentingnya sensus kepada masyarakat. Ia mengimbau pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, agar tidak ragu memberikan keterangan saat didata.
Ia memastikan seluruh informasi yang disampaikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Dibuka apa adanya, data akan rahasia. Ini untuk memberikan suatu investasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan,” tegasnya.
Menurut Luthfi, data yang akurat akan menjadi pijakan penting agar pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan lebih terarah dan selaras.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional.
Berdasarkan pendataan awal, jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai hampir 5 juta unit atau sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
“Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” kata Sonny.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan sensus sebelumnya. Selain berlangsung lebih lama selama 2,5 bulan, sensus kali ini juga mencakup sektor pertanian dan menyasar rumah tangga, tidak hanya pelaku usaha.
Menurut Sonny, pendekatan tersebut diperlukan karena banyak aktivitas ekonomi kini dijalankan dari rumah, termasuk usaha berbasis digital yang tidak dapat teridentifikasi hanya dari pengamatan luar.
“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data dan identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” ujarnya.
Sonny menegaskan Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sensus ini secara khusus bertujuan memotret aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha, serta tidak memiliki keterkaitan dengan kewajiban perpajakan.
“Tidak ada hubungannya dengan pajak. Rahasia data pasti terjaga,” tegasnya. Di lapangan, petugas sensus mendatangi warga secara langsung dari rumah ke rumah.
Salah seorang petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Kecamatan Gunungpati, Anastasia Putri, mengatakan petugas terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus sebelum melakukan wawancara.
“Petugas datang lalu mengedukasi soal sensus ini. Setelah itu baru menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner,” katanya.
Anastasia mengaku telah mendata sekitar 20 kepala keluarga. Menurut dia, tantangan yang kerap ditemui adalah keraguan warga untuk menjawab pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi, termasuk terkait pendapatan.
Ia berharap masyarakat semakin terbuka karena seluruh data yang dihimpun dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita. Informasinya akan terlindungi,” ujarnya.
Untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat, Anastasia menjelaskan setiap petugas dibekali surat tugas, surat rekomendasi dari pemerintah daerah, serta mengenakan rompi khusus sebagai identitas resmi.
Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional dan daerah, mulai dari pemetaan investasi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga pembinaan UMKM.***
