YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena menjadi provinsi dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi.
Penghargaan tersebut diserahkan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Wilayah DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, Rabu (19/3/2025).
Wagub Taj Yasin menyampaikan, nilai MCP Pemprov Jateng dari tahun ke tahun, terus mengalami peningkatan. Pada 2024 angkanya mencapai 95,56, atau mengalami peningkatan dibandingkan pada 2023 yang tercatat 90,80.
“Ini membuktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke (tingkat) kabupaten/ kota, kita jalankan,” ucap Gus Yasin, sapaan akrabnya.
Sebagai informasi, MCP merupakan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK, dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Ada delapan area yang diintervensi MCP KPK. Yakni, perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, dan penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Area MCP berikutnya adalah pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita perkuat di administrasi pengadaan barang dan jasa (APBJ). Kita tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi,” tegasnya.
Gus Yasin mengapresiasi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng dan kabupaten/kota, karena terus menjaga tren positif dalam hal integritas.
“Insyaallah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai, dan bisa kita tingkatkan,” tandasnya.
Selain Pemprov Jateng, ada tiga Pemkab di Jawa Tengah yang menerima apresiasi serupa, yakni Sragen, Batang, dan Wonogiri.
