SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta perluasan program satu OPD satu desa dampingan sebagai salah satu strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
Program yang saat ini telah menjangkau 641 desa di 35 kabupaten/kota tersebut, dinilai perlu diperluas dengan mengarahkan pendampingan berdasarkan desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kebutuhan intervensi paling besar.
Hal itu disampaikan Taj Yasin mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, di Kantor Bappeda Jateng, Selasa, 29 September 2026.
Rakor diikuti Organisasi Perangkat Dareah (OPD) Pemprov Jateng dan kepala daerah di Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 28 daerah hadir secara langsung dalam rakor tersebut.
Dia mengatakan, penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah patut disyukuri. Namun, capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui pembenahan data dan intervensi yang lebih terarah.
Taj Yasin meminta gerakan satu OPD satu desa dampingan diperluas. Saat ini, Pemprov Jateng telah melakukan pendampingan terhadap 641 desa di 35 kabupaten/kota, terutama di wilayah yang menjadi lokus penanganan kemiskinan.
“Di kecamatan kita mana yang paling miskin, kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” katanya.
Pendampingan tersebut, lanjut dia, harus dilakukan secara lintas sektor. OPD yang mendapat tugas tidak harus menyelesaikan persoalan kemiskinan sendirian, tetapi menjadi koordinator untuk menghubungkan kebutuhan desa dengan program OPD lainnya.
“Enggak bisa kita kerja sendiri. OPD juga harus begitu. Mereka sifatnya menjadi koordinator supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercatat.
“Kalau kita membahas menunggu data atau menunggu pendanaan, tidak selesai-selesai. Kita harus bantu. Pendataan itu sebenarnya laporannya juga dari masyarakat,” kata Taj Yasin.
Menurutnya, proses verifikasi data dapat dimulai dari tingkat desa, bahkan RT dan RW. Perangkat desa bersama tokoh masyarakat dinilai lebih mengetahui kondisi warga di wilayahnya.
“Kepala desa sudah tahu. Inclusion error, exclusion error itu pasti saya yakin. Mereka sudah tahu,” ujarnya.
Taj Yasin menekankan, keberanian melakukan verifikasi dan memperbaiki data menjadi salah satu kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Selain pembenahan data, ia meminta program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan konsumtif. Bantuan harus diarahkan pada pemberdayaan, terutama bagi masyarakat usia produktif, agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
“Bantuan kita selama ini masih sifatnya membantu di sektor pengeluaran. Kita kasih bantuan bahan makan, tetapi bagaimana setelah mereka paripurna, mereka kita wisuda? Ini yang perlu kita kawal supaya tidak kembali lagi,” jelasnya.
Ia mencontohkan bantuan produktif berupa kambing, ayam, dan unggas yang harus disertai pendampingan serta pengawasan keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan bantuan tersebut tidak berhenti begitu saja, tetapi berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi penerimanya.
Melalui paparannya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan seiring pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan penyediaan lapangan kerja agar masyarakat memperoleh pendapatan dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.
“Pertumbuhan ekonomi kita 5,31 persen, ini di atas capaian nasional. Namun demikian, kita berupaya dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, kemudian penyediaan lapangan pekerjaan sehingga lapangan pekerjaan ini bisa untuk pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan,” kata Imam.
Ia menyampaikan, angka kemiskinan Jawa Tengah saat ini berada di level 9,21 persen, atau turun sekitar 0,18 poin dibandingkan periode Maret 2026.
Imam menyebut kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah pedesaan, dengan angka sekitar 9,96 persen. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karakter Jawa Tengah sebagai wilayah agraris dengan alternatif sumber pendapatan di pedesaan yang relatif terbatas.
Di sisi lain, kemiskinan ekstrem menunjukkan perkembangan positif. Imam menyebut angka kemiskinan ekstrem Jawa Tengah turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025, atau turun lebih dari 50 persen.
Ia juga mencontohkan Kota Surakarta dan Kota Salatiga yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Menurutnya, pengalaman kedua daerah tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya.
“Ini bisa menjadi rujukan best practice untuk kabupaten dan kota yang lainnya, terutama dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem,” katanya.*
